HARIAN NEGERI - Ternate, 25 Mei 2026, Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD GMNI) Maluku Utara mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) segera melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap proyek Jalan Trans Kie-Raha yang diduga sarat dengan penyimpangan anggaran dan pelaksanaan.  

Ketua DPD GMNI Malut, Alfonsius Gisisi, menegaskan bahwa proyek strategis ini bukan sekadar pembangunan infrastruktur, melainkan hak rakyat atas jalan yang layak, aman, dan transparan.  

 “Kami menilai ada indikasi kuat terjadinya penyalahgunaan anggaran dalam proyek Jalan Trans Kie-Raha. KPK-RI tidak boleh tinggal diam. Segera turun ke lapangan, periksa kontraktor, audit anggaran, dan buka hasilnya secara transparan kepada publik,” tegas Gisisi.  

GMNI Malut menyoroti bahwa proyek ini telah menelan anggaran besar, namun kualitas jalan tidak sesuai standar teknis. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai integritas pelaksana proyek, lemahnya pengawasan pemerintah daerah, serta potensi praktik gratifikasi dan korupsi yang merugikan masyarakat Maluku Utara.  

Sebagai organisasi mahasiswa yang konsisten memperjuangkan keadilan sosial, GMNI Malut menyatakan siap mengawal kasus ini hingga tuntas. Bila KPK-RI tidak segera bertindak, GMNI Malut akan menggalang aksi massa turun ke jalan sebagai bentuk perlawanan terhadap praktik korupsi yang merusak kepercayaan rakyat.  

Poin Tekanan Utama GMNI Malut:

  1. Audit Anggaran proyek Jalan Trans Kie-Raha harus segera dilakukan.
  2. KPK-RI turun lapangan untuk memeriksa langsung pelaksanaan proyek.
  3. Kontraktor dan Pemda wajib dimintai pertanggungjawaban hukum.
  4. GMNI Malut aksi massa jika tidak ada langkah hukum nyata.