HARIAN NEGERI - Ternate, Pengurus Daerah Pelajar Indonesia (PD PII) Kota Ternate yang tergabung dalam Aliansi Maluku Utara Menggugat menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Kota Ternate, Senin (1/9/2025). Aksi tersebut merupakan bentuk protes atas kebijakan pemerintah pusat yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.

Ketua Umum PD PII Ternate, Nabil Hardi, dalam orasinya menyampaikan kekecewaan terhadap pemerintah pusat bahwa tekanan efisiensi anggaran yang menyasar sektor pendidikan. 

“Di tengah upaya pemerintah melakukan efisiensi anggaran, tunjangan DPR justru dinaikkan. Hal ini jelas tidak adil dan ketika rakyat bersuara dibungkam dengan represifitas terutama suara pelajar yang seharusnya mendapatkan perhatian lebih,” ujarnya, Senin (1/9/2025).

Menurut Nabil, Aksi yang awalnya berjalan damai berubah tegang ketika aparat kepolisian melakukan penanganan yang dinilai represif terhadap para demonstran. Beberapa peserta aksi melaporkan adanya tindakan kekerasan fisik dari aparat, termasuk pemukulan dan dorongan paksa saat pembubaran massa.

“Kami datang untuk menyampaikan aspirasi, bukan untuk dilawan dengan kekerasan. Tindakan aparat ini hanya menambah luka di hati rakyat yang sudah berjuang menggunakan haknya yang dijamin oleh konstitusi” ungkap Nabil.

Para demonstran menuntut agar  kepolisian melakukan evaluasi terterhadap cara penanganan aksi massa serta menjamin kebebasan menyampaikan pendapat tanpa intimidasi. Mereka juga menegaskan bahwa aksi mereka didasarkan pada hak konstitusional warga negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk menyampaikan pendapat secara lisan dan tulisan.

Selain itu, penanganan aksi massa oleh aparat kepolisian harus mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pengendalian Massa, yang mengatur tata cara penanganan demonstrasi secara humanis dan mengedepankan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Nabil menegaskan akan terus melakukan konsulidasi besar-besarn hingga kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat dihapuskan dan pemerintah kembali fokus pada peningkatan kualitas pendidikan.