HARIAN NEGERI, Jakarta – Poros Pelajar Islam Banyuwangi yang terdiri dari IPNU (Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama), IPPNU (Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama), dan PII (Pelajar Islam Indonesia) menggelar audiensi terbuka bersama Forpimda, DPRD Komisi IV, dan Polresta Banyuwangi. Forum ini menjadi wadah penyampaian aspirasi pelajar mengenai pentingnya ruang aman serta keterlibatan aktif pemerintah daerah dan DPRD dalam organisasi pelajar.

Dalam audiensi tersebut, Poros Pelajar Islam Banyuwangi menyampaikan lima tuntutan utama, yaitu:

1. Menegaskan komitmen untuk terus mengawal demokrasi, supremasi hukum, keadilan, dan kesejahteraan di bidang sosial dan pendidikan.
2. Meminta Pemerintah Banyuwangi, dinas terkait, serta DPRD Komisi IV agar lebih aktif bersinergi dan inklusif dengan organisasi pelajar.
3. Menuntut perampingan anggaran DPRD yang dinilai tidak berorientasi pada kesejahteraan rakyat, dengan pengalihan anggaran untuk kesejahteraan guru.
4. Mendesak Forkopimda mengambil langkah cepat menjaga stabilitas pendidikan dan sosial agar proses belajar-mengajar tetap kondusif.
5. Meminta aparat kepolisian, khususnya Polresta Banyuwangi, agar responsif dalam menyediakan ruang aman bagi pelajar.

Ketua PC IPNU Banyuwangi menyampaikan apresiasinya.

“Kami mengapresiasi ruang-ruang dialogis ini, karena demokrasi modern tidak hanya milik elit politik, melainkan juga melibatkan pelajar sebagai bagian penting masyarakat,” ungkapnya.

Koordinator Poros Pelajar, Dwi Ainul Haqiky, menegaskan bahwa Poros Pelajar hadir untuk mengonsolidasikan gagasan pelajar.

“Sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, serta organisasi pelajar sangat penting. Kami hadir untuk memperkuat demokrasi yang sehat serta memperjuangkan hak-hak sosial dan pendidikan,” ujarnya.

Nada kritis datang dari Ketua PC IPPNU Banyuwangi, Fika Huliyata.

“Banyak forum yang dibuka, seperti rembug anak, pemuda, hingga perempuan. Namun tanpa tindak lanjut nyata, semua itu hanya akan terkesan seremonial dan meninabubukan saja,” tegasnya.

Keresahan juga disampaikan oleh Muhammad Habibi, Ketua PD PII Banyuwangi, terkait penyalahgunaan narkotika.

“Kami menyaksikan langsung bagaimana narkotika dan zat adiktif mulai menyasar generasi muda. Ini ancaman nyata yang bisa merusak masa depan pelajar Banyuwangi. Karena itu, ruang aman yang benar-benar melindungi pelajar sangat dibutuhkan,” ungkapnya.

Senada dengan itu, Leony Nuha menekankan pentingnya memperhatikan guru.

“Kesejahteraan guru bukan hanya soal gaji, namun juga ruang yang aman di lingkungan sehat. Karena lingkungan yang kurang sehat akan memengaruhi guru dan berdampak pada psikologi sosial siswa,” jelasnya.

Menanggapi aspirasi ini, DPRD Banyuwangi menyatakan siap melakukan perampingan anggaran dan memperkuat sinergi lintas komisi.

Pemerintah daerah berkomitmen menggelar rembug tahunan yang substantif serta meningkatkan kesejahteraan guru, sementara Polresta Banyuwangi menegaskan komitmen menjaga ruang aman pelajar dan memberantas miras serta narkoba.

Poros Pelajar Islam Banyuwangi menutup audiensi dengan menegaskan bahwa pelajar bukan sekadar objek kebijakan, melainkan subjek aktif yang siap mengawal demokrasi serta memastikan masa depan pendidikan Banyuwangi tetap terjaga.