HARIAN NEGERI, Jakarta - Tim dosen dari Pusat Studi Hukum dan Otonomi Daerah (PUSHOD), Fakultas Hukum, Universitas Andalas melaksanakan kegiatan Pendampingan Perencanaan Keuangan Nagari sebagai bukti nyata pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pengabdian kepada masyarakat, di Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, pada tanggal 14-15 Oktober 2025. Kegiatan ini mengusung tema “Mitigasi Risiko Hukum dalam Penggunaan Dana Desa” dan diselenggarakan di Aula Kantor Wali Nagari Kinali.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dihadiri oleh sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari (DPMN) Kabupaten Pasaman Barat, Syaikul Putra beserta rombongan, sekretaris nagari, Sapril Anwar perwakilan Camat Kinali oleh bidang Ekonomi, Inovasi, dan Pembangunan (Eitbang), perwakilan lembaga nagari kinali, serta perwakilan seluruh perangkat nagari di Kecamatan Kinali.

Acara dibuka dengan sambutan oleh Ketua Tim Pengabdian, Gusminarti yang menyampaikan bahwa Pemilihan Kecamatan Kinali sebagai lokasi pengabdian adalah karena daerah ini sudah mengalami pemekaran menjadi sejumlah nagari, sehingga membutuhkan pendampingan dalam hal perencanaan keuangan dan penataan administrasi pemerintahan.

Ia juga menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas aparatur nagari dalam mengelola dana desa secara profesional, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.

“Perencanaan keuangan nagari bukan sekadar soal administrasi, tetapi juga bentuk tanggung jawab hukum. Ketika aparatur memahami proses perencanaan dan pelaporan dengan benar, maka risiko hukum dapat diminimalkan dan kepercayaan masyarakat meningkat,” ujar Gusminarti.

Sambutan juga disampaikan oleh Direktur PUSHOD UNAND, Khairani yang menyatakan bahwa pendampingan ini merupakan bentuk nyata kontribusi perguruan tinggi dalam memperkuat tata kelola pemerintahan nagari yang baik (good governance).

Dalam sambutannya, Khairani menegaskan bahwa risiko hukum dalam pengelolaan dana desa dapat diminimalisasi melalui perencanaan yang matang, dokumentasi yang transparan, dan pengawasan yang berkelanjutan.

“Pendampingan ini tidak hanya bertujuan mentransfer pengetahuan, tetapi juga menumbuhkan kesadaran hukum dan akuntabilitas publik di tingkat nagari,” ujarnya.

Apresiasi juga datang dari pihak DPMN Pasaman Barat, melalui Sekretaris DPMN, Syaikul Putra sekaligus membuka kegiatan ini secara simbolis, ia menyampaikan bahwa kegiatan ini sangat membantu dalam meningkatkan kapasitas aparatur nagari.

“Kami sangat terbantu dengan kehadiran tim PUSHOD UNAND. Pendampingan seperti ini meningkatkan kemampuan aparatur dalam perencanaan keuangan. Selama ini, DPMN terkendala oleh keterbatasan personel dan anggaran, sehingga kegiatan akademik seperti ini sangat berarti. Kami berharap kegiatan serupa dapat diperluas ke seluruh nagari di Kabupaten Pasaman Barat,” ungkapnya.

Setelah pembukaan kegiatan, dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh sejumlah narasumber dari PUSHOD Unand Yuslim, membawakan materi mengenai Perencanaan Pembangunan Nagari-nagari Pemekaran dan Nagari Kinali Induk, sementara Anan Weirdie Wirawan, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas, membahas Perencanaan Keuangan Nagari Berbasis Risiko.

Dalam paparannya, Anan menekankan pentingnya pendekatan berbasis risiko dalam penyusunan perencanaan keuangan agar potensi penyimpangan dan permasalahan hukum dapat diantisipasi sejak tahap awal.

Selain penyampaian materi, kegiatan juga diisi dengan sesi berbagi pengalaman dari Sekretaris Nagari Kinali, Sapril Anwar yang menjelaskan dinamika dan tantangan dalam implementasi perencanaan keuangan di tingkat nagari.

Kegiatan ini tidak sekadar menjadi ajang berbagi ilmu, tetapi juga memperkuat sinergi antara akademisi dan pemerintah daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan nagari yang transparan dan berkeadilan.

Kehadiran PUSHOD di tengah aparatur nagari menjadi bukti bahwa perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam menjembatani dunia teori dan praktik pemerintahan di lapangan.

Melalui pendekatan partisipatif, tim PUSHOD Unand tidak hanya memberikan materi, tetapi juga berdialog langsung dengan perangkat nagari untuk mengidentifikasi permasalahan nyata yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan.

Pendekatan ini menciptakan suasana pembelajaran dua arah, di mana pengalaman praktis aparatur nagari berpadu dengan wawasan akademis dari para dosen.

Antusiasme peserta tampak dari banyaknya pertanyaan yang muncul selama sesi diskusi. Para aparatur nagari mengaku mendapatkan pemahaman baru mengenai pentingnya dokumentasi kegiatan, transparansi penggunaan dana, dan strategi mitigasi risiko hukum agar tidak terjerat masalah di kemudian hari.

Lebih jauh, kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal menuju sistem perencanaan keuangan nagari yang lebih sistematis, adaptif terhadap perubahan regulasi, serta selaras dengan prinsip good governance dan pembangunan berkelanjutan.

Dengan pendampingan berkelanjutan dari PUSHOD Unand, aparatur nagari diharapkan tidak hanya mampu menyusun rencana keuangan yang akuntabel, tetapi juga menjadi motor penggerak pembangunan di tingkat akar rumput.

Sebagaimana disampaikan oleh Ketua Tim, Gusminarti, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Unand untuk memastikan bahwa setiap rupiah dana desa benar-benar dikelola dengan prinsip keadilan, transparansi, dan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Kegiatan diakhiri dengan sesi diskusi dan foto bersama seluruh peserta. Melalui kegiatan ini, PUSHOD Unand kembali menegaskan komitmennya untuk hadir di tengah masyarakat, khususnya dalam mendukung penguatan tata kelola pemerintahan nagari yang transparansi, akuntabilitas, dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.