HARIAN NEGERI, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Banyu Biru Djarot menegaskan bahwa pemanfaatan Generative Artificial Intelligence (Gen AI) dalam industri pariwisata nasional telah menjadi kebutuhan strategis, seiring perubahan fundamental dalam lanskap pariwisata global.

Banyu mengungkapkan, tren global menunjukkan semakin banyak wisatawan yang mengandalkan teknologi berbasis kecerdasan buatan dalam menentukan tujuan perjalanan serta pengalaman wisata yang diinginkan. Kondisi ini menuntut industri pariwisata Indonesia untuk segera beradaptasi.

“Transformasi digital telah menempatkan Gen AI sebagai instrumen utama dalam personalisasi layanan pariwisata, mulai dari tahap perencanaan perjalanan, pemesanan, hingga pengelolaan relasi dengan wisatawan,” ujar Banyu dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI bersama Kementerian Pariwisata di Jakarta, Kamis.

Meski demikian, ia menekankan bahwa penerapan Gen AI harus dilakukan secara terukur dan berkeadilan, dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional. Menurutnya, Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar bagi teknologi asing.

“Pemerintah harus memastikan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata agar mampu menjadi pengguna aktif, pengelola, bahkan pengembang inovasi teknologi,” katanya.

Banyu juga mendorong Kementerian Pariwisata untuk menyusun peta jalan adopsi Gen AI pada 2026 yang komprehensif, meliputi program pelatihan dan sertifikasi SDM pariwisata, perlindungan tenaga kerja lokal, serta penguatan etika pemanfaatan kecerdasan buatan.

Ia mengingatkan bahwa transformasi digital seharusnya mendorong peningkatan produktivitas dan kualitas layanan, bukan justru menciptakan kesenjangan baru dalam industri pariwisata.

Lebih lanjut, Banyu menilai kualitas pengalaman wisata saat ini sangat dipengaruhi oleh teknologi digital dan aspek keberlanjutan. Survei Skyscanner pada 2024 mencatat sebanyak 54 persen wisatawan global menyatakan kepercayaan diri menggunakan AI untuk merencanakan perjalanan pada 2026.

Karena itu, pengawasan terhadap implementasi AI agar tetap berpihak pada tenaga kerja lokal menjadi agenda penting bagi DPR dan pemerintah. Komisi VII DPR RI, kata Banyu, akan terus mengawal kebijakan tersebut demi mewujudkan pariwisata nasional yang berdaya saing dan inklusif.