HARIAN NEGERI - Di hadapan para pemimpin ekonomi dunia dalam ajang World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pesan tajam mengenai arah baru ekonomi Indonesia. Ia menegaskan bahwa supremasi hukum bukan sekadar formalitas, melainkan fondasi utama bagi siapa pun yang ingin menanamkan modal di tanah air. Bagi Prabowo, kepastian hukum adalah harga mati untuk menciptakan iklim bisnis yang sehat dan kompetitif.

Dalam pidatonya yang lugas pada Kamis (22/1/2026), Presiden menekankan bahwa investor global tidak akan melirik negara yang mengabaikan aturan main. Ia meyakini bahwa tradisi hukum yang meragukan hanya akan mengusir potensi pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen penuh untuk menjamin bahwa setiap regulasi ditegakkan secara adil tanpa intervensi kepentingan pihak mana pun.

Sejak menakhodai pemerintahan pada 2025, Prabowo memang telah menempatkan pemberantasan korupsi sebagai prioritas tertinggi. Ia mengakui bahwa memerangi praktik lancung di birokrasi adalah tantangan besar yang diragukan banyak pihak. Namun, sebagai pemimpin yang telah bersumpah di atas konstitusi, ia menyatakan tidak memiliki pilihan lain selain membersihkan sistem dari praktik-praktik yang merugikan negara secara sistemik.

Salah satu bukti nyata yang dipaparkan Presiden adalah tindakan tegas terhadap penyelewengan di sektor sumber daya alam. Pada tahun pertama kepemimpinannya, pemerintah berhasil menyita sedikitnya empat juta hektare lahan perkebunan dan tambang ilegal. Prabowo bahkan menggunakan istilah keras 'ekonomi keserakahan' untuk menggambarkan praktik pasar yang selama ini hanya menguntungkan segelintir pihak melalui cara-cara yang tidak sah dan merusak tatanan.

Lebih jauh, Presiden mengaitkan penegakan hukum ini dengan kesejahteraan rakyat kecil. Keberhasilan menekan angka kemiskinan ekstrem hingga titik terendah dalam sejarah menjadi bukti bahwa pembersihan birokrasi berdampak langsung pada keadilan sosial. Target ambisius pun dipasang, yakni menghapus kemiskinan ekstrem sepenuhnya dalam empat tahun ke depan melalui pemberantasan manipulasi dan penyalahgunaan wewenang secara konsisten.

Menutup orasinya, Prabowo mengirimkan sinyal kuat bahwa Indonesia kini lebih terbuka bagi investasi asing, namun dengan standar integritas yang jauh lebih tinggi. Misi utamanya adalah memastikan rakyat yang paling lemah bisa merasakan keadilan dan kembali tersenyum. Pesan dari Davos ini mempertegas posisi Indonesia sebagai negara yang kini mengedepankan etika dan supremasi hukum di atas kepentingan ekonomi jangka pendek.