HARIAN NEGERI - Ternate, (26 Mei 2026), Ketua DPD GMNI Maluku Utara, Alfonsius Gisisi, menegaskan sikap keras organisasi terhadap kebijakan anggaran daerah yang tidak berpihak pada kebutuhan mendesak rakyat.

Di tengah kondisi negara dan daerah yang sedang melakukan efisiensi, justru muncul paket-paket fisik dengan nilai fantastis mencapai Rp 40,8 Miliar, dibagi dalam beberapa kegiatan seperti revitalisasi kanal dan pembuatan bronjong. Padahal, urgensi kegiatan tersebut sangat diragukan dan tidak menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat.

Lebih ironis lagi, di saat rakyat menjerit akibat infrastruktur rusak, Bupati malah melakukan pengadaan mobil mewah Toyota Land Cruiser GR Sport dengan harga miliaran rupiah. Langkah ini jelas mencederai rasa keadilan publik dan menunjukkan sikap elitis yang tidak peka terhadap penderitaan rakyat.  

Sementara itu, kondisi jalan di Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) semakin memprihatinkan. Jalur penghubung antar-kecamatan rusak parah dan tidak kunjung diperbaiki. Akibatnya, mobilitas masyarakat terganggu, distribusi ekonomi tersendat, dan keselamatan pengguna jalan terancam setiap hari.  

Alfonsius Gisisi menegaskan bahwa kebijakan semacam ini adalah bentuk nyata dari pemborosan anggaran dan pengabaian terhadap prioritas pembangunan.

GMNI Maluku Utara menuntut agar pemerintah daerah segera menghentikan proyek-proyek tidak mendesak, mengalihkan anggaran untuk perbaikan infrastruktur vital, dan membatalkan pengadaan mobil mewah yang hanya menguntungkan segelintir elit.  

“Rakyat membutuhkan jalan yang layak, bukan mobil mewah pejabat. Anggaran daerah harus berpihak pada kepentingan publik, bukan pada gaya hidup elitis,” tegas Alfonsius Gisisi.