HARIAN NEGERI - Sebuah narasi yang mengeklaim bahwa Menteri Bahlil Lahadalia mewajibkan seluruh pengemudi ojek online (ojol) untuk membeli motor listrik pada tahun 2026 telah beredar luas di berbagai platform digital. Informasi ini memicu keresahan di kalangan mitra pengemudi, namun setelah ditelusuri lebih lanjut, klaim tersebut dipastikan tidak benar.

"Klaim mengenai kewajiban bagi pengemudi ojol untuk membeli motor listrik pada tahun 2026 merupakan informasi yang menyesatkan dan tidak memiliki dasar hukum yang valid."

Penelusuran Fakta

Berdasarkan laporan TurnBackHoax, tidak ditemukan adanya pernyataan resmi dari Bahlil Lahadalia maupun kebijakan dari kementerian terkait yang mewajibkan para pengemudi ojek online untuk melakukan pembelian motor listrik secara paksa di tahun 2026. Penelusuran terhadap agenda pemerintah menunjukkan bahwa fokus saat ini adalah pada percepatan ekosistem kendaraan listrik melalui pemberian insentif dan kemudahan akses, bukan pemaksaan pembelian unit oleh individu.

Pemerintah memang tengah mendorong transisi energi menuju kendaraan ramah lingkungan, namun langkah yang diambil adalah melalui program subsidi konversi dan kerja sama strategis dengan perusahaan aplikator transportasi daring. Skema yang ditawarkan bersifat opsional dan didukung dengan fasilitas seperti penukaran baterai (battery swap) untuk meringankan beban operasional mitra, bukan sebuah kewajiban yang memberatkan pengemudi ojol secara finansial di masa mendatang.

Kesimpulan

Narasi yang menyebutkan Bahlil mewajibkan ojol membeli motor listrik pada tahun 2026 adalah hoaks. Informasi ini termasuk dalam kategori konten yang menyesatkan karena memelintir kebijakan transisi energi pemerintah menjadi sebuah kewajiban pembelian bagi masyarakat kecil. Masyarakat diimbau untuk selalu melakukan verifikasi terhadap informasi yang diterima melalui kanal-kanal resmi pemerintah atau media massa yang kredibel.

 

Rujukan: TurnBackHoax

Baca Juga:
Komunikasi dan Digital