HARIAN NEGERI - Di tengah arus informasi digital yang kian deras, masyarakat kembali diingatkan untuk senantiasa bersikap kritis terhadap setiap unggahan yang menyudutkan tokoh publik tanpa bukti valid. Baru-baru ini, beredar sebuah narasi di media sosial yang mengeklaim bahwa Presiden Joko Widodo menerima aliran dana hasil korupsi penyelenggaraan haji dari Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

"Unggahan yang mengeklaim Presiden Jokowi menerima dana korupsi haji dari Yaqut adalah informasi yang menyesatkan dan tidak memiliki dasar hukum maupun bukti faktual."

Penelusuran Fakta

Berdasarkan laporan dari TurnBackHoax, klaim tersebut merupakan hasil manipulasi informasi yang bertujuan untuk menciptakan opini negatif di tengah masyarakat. Setelah dilakukan verifikasi terhadap berbagai sumber resmi dan pemberitaan media kredibel, tidak ditemukan bukti atau laporan sah dari lembaga penegak hukum mana pun yang mendukung narasi tersebut. Video atau unggahan yang beredar sering kali menggunakan potongan gambar dengan narasi yang konteksnya telah diubah secara sengaja untuk menyesatkan penonton. Hingga saat ini, tidak ada data valid yang menunjukkan adanya aliran dana ilegal sebagaimana yang dituduhkan dalam unggahan tersebut.

Kesimpulan

Narasi yang menyebutkan Presiden Jokowi menerima dana korupsi haji dari Yaqut dipastikan sebagai konten yang dimanipulasi atau hoaks. Harian Negeri mengimbau masyarakat untuk selalu memverifikasi informasi melalui saluran resmi dan tidak mudah terprovokasi oleh konten yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

 

Rujukan: TurnBackHoax