HARIAN NEGERI - Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi khusus terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Kepala Negara menekankan agar seluruh proses pelayanan jemaah dilakukan dengan standar transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Arahan ini menjadi fondasi bagi Kementerian Haji (Kemenhaj) untuk melakukan persiapan lebih dini guna memastikan kenyamanan dan keamanan jemaah asal Indonesia selama berada di Tanah Suci.

Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen penuh menjalankan mandat tersebut. Menurutnya, fokus utama kementerian saat ini adalah ketepatan waktu, kualitas layanan, serta perlindungan maksimal bagi jemaah. Langkah konkret yang diambil adalah memperkuat pengawasan internal dengan melibatkan lembaga penegak hukum secara langsung dalam struktur kerja kementerian.

Baca Juga:

Bonus Rekor! Presiden Prabowo Kucurkan Rp465 Miliar untuk Pahlawan Olahraga SEA Games Thailand

“Kami menggandeng berbagai pihak eksternal, termasuk personel dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung yang kini menjadi bagian dari tim kami. Kehadiran mereka bertujuan untuk menjamin bahwa seluruh tata kelola keuangan dan operasional haji berjalan bersih tanpa celah penyimpangan,” ujar Irfan Yusuf saat memberikan keterangan di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta.

Terkait kesiapan di Arab Saudi, Irfan memaparkan progres yang cukup signifikan. Hingga saat ini, kontrak untuk layanan transportasi dan konsumsi telah rampung 100 persen. Sementara itu, penyediaan akomodasi di Madinah sudah mencapai 93 persen, dan pemenuhan fasilitas di Makkah ditargetkan selesai dalam waktu dekat. Koordinasi intensif dengan otoritas Arab Saudi terus dilakukan agar standar layanan bagi jemaah Indonesia tetap terjaga.

Selain aspek logistik di luar negeri, persiapan domestik juga menjadi perhatian serius. Kemenhaj berkoordinasi dengan maskapai penerbangan dan pengelola bandara untuk memastikan keberangkatan yang tertib. Prioritas utama lainnya adalah aspek kesehatan, di mana syarat istithaah kesehatan akan diperketat demi memastikan jemaah berangkat dan pulang dalam kondisi prima. Pemerintah berharap seluruh rangkaian ibadah ini mampu memberikan ketenangan batin bagi jemaah hingga meraih predikat haji mabrur.