HARIAN NEGERI - Jakarta, Rabu (11/2/2026), Aliansi KOMITE MAHASISWA PEMERHATI PEMBANGUNAN MALUT–JAKARTA (KMPPM) menggelar aksi unjuk rasa di dua titik, yakni Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI, sebagai bentuk perlawanan terhadap dugaan praktik penyimpangan dalam proyek pembangunan infrastruktur di Maluku Utara.
Dalam aksinya, Aliansi KMPPM mendesak KPK RI agar segera memanggil dan memeriksa PPK Irwan Muhammad dan PPK Edi Sukirman terkait dugaan masalah serius pada Proyek Irigasi Weda Selatan dan Embung Nakamura, Pulau Morotai.
Diketahui bahwa Kedua proyek tersebut diduga bermasalah sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan di lapangan dan berpotensi merugikan keuangan negara.
Aliansi KMPPM menilai bahwa proyek-proyek yang seharusnya menopang kepentingan masyarakat justru terindikasi menjadi ladang penyimpangan oleh oknum pejabat tertentu. Oleh karena itu, KPK RI diminta tidak menunggu laporan resmi semata, tetapi segera mengambil langkah proaktif demi menegakkan hukum dan menjaga kepercayaan publik.
“Kami menduga ada pembiaran dan perlindungan struktural. Jika ini dibiarkan, maka praktik korupsi akan terus menggerogoti pembangunan di Maluku Utara,” tegas M.S. Faizal, selaku Koordinator Lapangan (Korlap) aksi.
Lebih lanjut, Faizal menjelaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap pembangunan daerah agar berjalan bersih, transparan, dan berpihak kepada rakyat, bukan untuk memperkaya segelintir elite birokrasi.
Aliansi KMPPM menegaskan akan terus melakukan aksi lanjutan dan pelaporan resmi ke lembaga penegak hukum apabila tuntutan mereka tidak segera ditindaklanjuti oleh KPK RI dan Kementerian PUPR RI.
“Tidak ada pejabat yang kebal hukum. KPK dan PUPR harus membuktikan keberpihakannya pada kepentingan rakyat, bukan melindungi oknum,” tutup Faizal.
Selain mendesak KPK RI, massa aksi juga menuntut Kementerian PUPR RI untuk segera mengevaluasi Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku Utara, yang diduga melindungi jabatan PPK Air Tanah Batu Saudara Edi Sukirman serta PPK Saudara Irwan Muhammad, meskipun berbagai indikasi masalah telah mencuat ke ruang publik.
Komentar