Meski menjadi garda terdepan dalam menjaga demokrasi dan menyampaikan kebenaran kepada masyarakat, banyak wartawan di Indonesia yang menghadapi kenyataan pahit. Sekitar 70 persen pekerja media masih kesulitan untuk memiliki rumah yang layak. Menanggapi kondisi ini, Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa saatnya negara memberikan solusi nyata bagi jurnalis.

Pada peluncuran Program Rumah Bersubsidi untuk Wartawan yang berlangsung pada Selasa (6/5/2025) di Cibitung, Bekasi, Meutya Hafid menegaskan bahwa para pekerja media yang telah berjuang untuk kepentingan publik, juga berhak mendapatkan hunian yang layak. Program ini merupakan hasil kolaborasi antara kementerian, lembaga, dan sektor swasta, yang bertujuan untuk menyediakan akses perumahan yang terjangkau bagi para jurnalis.

“Hari ini kami menegaskan bahwa wartawan, yang telah berjuang demi kebenaran, juga berhak tinggal di rumah yang layak. Negara tidak hanya hadir untuk mengawasi, tetapi juga sebagai mitra yang peduli terhadap kesejahteraan mereka,” ujar Meutya Hafid dalam acara peluncuran tersebut.

Sebagai seorang mantan jurnalis, Meutya Hafid mengerti betul tantangan yang dihadapi para pekerja media, yang sering mengabaikan kebutuhan pribadi demi menjalankan tugas profesional mereka. “Menjadi wartawan bukan hanya menulis berita, tetapi juga berjuang untuk keadilan dan menyuarakan suara rakyat. Namun, banyak yang melupakan hak dasar mereka, termasuk memiliki rumah yang layak,” tambahnya.

Data menunjukkan bahwa sekitar 100 ribu pekerja media di Indonesia mengalami kesulitan dalam memiliki hunian yang memadai. Dengan adanya program ini, pemerintah ingin memastikan keseimbangan antara pengabdian kepada masyarakat dan hak-hak pribadi para jurnalis.

Meutya Hafid menegaskan bahwa program ini bukan hanya sekadar memberikan rumah, tetapi juga memberikan penghargaan terhadap kontribusi besar pekerja media dalam menjaga demokrasi. “Kesejahteraan media adalah kunci untuk menjaga kualitas demokrasi. Sebuah media yang sehat, tentunya harus dimulai dengan kesejahteraan para pekerjanya,” ujarnya.

Peluncuran program ini menjadi langkah konkret pemerintah dalam memperkuat ekosistem media yang sehat, berdaya, dan berkelanjutan, yang pada gilirannya akan memberikan dampak positif bagi masyarakat dan demokrasi Indonesia.