HARIAN NEGERI - Jambi, Rabu (3/9/2025), Aksi tersebut digelar untuk menyampaikan suara rakyat terkait penetapan anggaran besar bagi pembangunan Islamic Center dan Sport Center yang dianggap tidak memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Sebelum melakukan gerakan ini Arip juga mendapat intervensi yang tidak tahu asal-usulnya,dengan data pribadi dan keluarga yang di sebarkan, dan meminta calling down dengan gerakan ini.

Dalam orasinya, Arip hidayatullah menyoroti kondisi Indonesia yang saat ini penuh dengan gejolak akibat kebijakan nasional yang dinilai tidak pro-rakyat. Hal itu juga tercermin di Jambi, di mana ribuan massa turun ke jalan untuk menolak berbagai kebijakan DPRD Provinsi Jambi yang dianggap semakin menjauh dari kepentingan publik.

“Kami sangat menyayangkan proyek multiyears yang memakan anggaran hingga Rp1,5 triliun, namun hasilnya justru asal jadi. Proyek seperti ini tidak memberikan asas manfaat yang nyata bagi rakyat Jambi,” tegas Arip hidayatullah, Rabu (3/9/2025).

Ironisnya, di tengah gelombang protes rakyat, Ketua DPRD Provinsi Jambi justru tidak hadir untuk menemui massa. Pintu masuk kantor DPRD ditutup rapat dengan pagar kawat berduri, seolah ingin membatasi akses masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya.

Sementara itu, Gubernur Jambi, H. Al Haris, S.Sos., M.H., juga menuai kritik tajam. Bukannya hadir untuk meredam kemarahan masyarakat, orang nomor satu di Provinsi Jambi itu justru disibukkan dengan agenda pelantikan pejabat baru.

“Di saat rakyat menjerit, pemimpin seharusnya turun langsung mendengarkan suara kami, bukan sibuk dengan seremonial,” ujar salah satu peserta aksi dengan nada kecewa.

Aksi mimbar bebas ini menjadi simbol perlawanan masyarakat Jambi terhadap kebijakan yang dianggap hanya menguntungkan segelintir pihak. Para aktivis menegaskan akan terus mengawal isu-isu daerah dan nasional, hingga pemerintah benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat.

Kami akan terus melakukan gerakan ini setiap hari Rabu sebagai simbol perlawan masyarakat jambi dengan mengawal pembangunan dan kebijakan di provinsi jambi. Tutup nya