HARIAN NEGERI, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan komitmennya untuk terus mengalokasikan minimal 5 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) guna mendukung sektor kesehatan nasional.

"Sejak 2016, #UangKita selalu mengalokasikan lebih dari 5 persen anggaran demi menjamin masyarakat memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas," ungkap Sri Mulyani melalui akun Instagram resminya, @smindrawati, Sabtu (2/8).

Untuk tahun anggaran 2025, pemerintah telah menyiapkan dana sebesar Rp218,5 triliun yang akan difokuskan pada penguatan akses layanan kesehatan, termasuk program Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP) yang menjangkau hingga wilayah pelosok.

Sri Mulyani menjelaskan, anggaran tersebut menjadi instrumen utama dalam pemerataan akses layanan dasar, mencakup pemeriksaan kesehatan rutin, imunisasi, serta edukasi gizi, khususnya bagi masyarakat yang belum terjangkau fasilitas medis permanen.

Layanan posyandu yang rutin digelar setiap bulan mencakup berbagai kelompok sasaran, mulai dari balita, remaja, usia subur, hingga lansia, yang dikoordinasikan oleh puskesmas setempat.

“Program-program ini akan terus dilanjutkan dan diperluas pada tahun 2026, karena fasilitas kesehatan adalah hak setiap warga negara,” ujar Menkeu.

Pada semester pertama 2025, pemerintah telah menggelontorkan dana sebesar Rp78,6 triliun atau sekitar 36 persen dari total anggaran kesehatan tahun tersebut. Dari jumlah itu, Rp52,1 triliun disalurkan melalui belanja pemerintah pusat, sementara Rp26,5 triliun melalui skema transfer ke daerah (TKD).

Sebagian dana tersebut digunakan untuk revitalisasi rumah sakit senilai Rp1,9 triliun, yang difokuskan pada peningkatan status RS D/D Pratama menjadi RS Kelas C. Prioritas utama diarahkan pada penguatan infrastruktur layanan jantung, stroke, dan urologi.

Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar Rp23,2 triliun, program vaksinasi dan imunisasi Rp1,1 triliun, serta layanan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) senilai Rp140,1 miliar.