HARIAN NEGERI - Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi tegas untuk mempercepat realisasi program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di seluruh penjuru tanah air. Langkah strategis ini diambil sebagai bagian dari visi besar pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja masif sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional melalui optimalisasi sektor kelautan.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengungkapkan bahwa Presiden menginginkan adanya akselerasi nyata dalam proyek-proyek yang bersifat padat karya. Dalam pertemuan di Hambalang, Bogor, ditekankan bahwa pembangunan kampung nelayan dan pengadaan kapal tangkap ikan harus menjadi prioritas utama guna menggerakkan roda ekonomi masyarakat pesisir lebih cepat dan efisien.

Baca Juga:

Apresiasi Juara SEA Games 2025, Presiden Prabowo: Bonus Atlet Itu Investasi Masa Depan, Bukan Sekadar Upah

Hingga awal tahun 2026, program ini tercatat telah memberikan dampak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja lokal. Berdasarkan data terbaru, sebanyak 17.550 orang telah terserap dalam pembangunan KNMP yang tersebar di 65 lokasi berbeda. Setiap titik rata-rata melibatkan 270 pekerja, mencakup berbagai profesi mulai dari buruh konstruksi, nelayan, hingga tenaga operasional di sektor logistik perikanan.

Selain fokus pada aspek ekonomi dan pembukaan lapangan kerja, proyek KNMP juga mengemban misi sosial untuk memperbaiki kualitas gizi masyarakat Indonesia. Dengan meningkatnya produktivitas nelayan dan ketersediaan armada kapal yang lebih modern, pemerintah optimis pasokan protein hewani dari laut dapat terdistribusi lebih merata demi menekan angka kekurangan gizi di berbagai wilayah.

Visi jangka panjang pemerintah tidak berhenti pada puluhan titik saja. Setelah merampungkan tahap pertama, pemerintah bersiap melanjutkan pembangunan ke tahap berikutnya dengan target ambisius mencapai 1.000 kampung nelayan di masa depan. Program ini diharapkan menjadi model pemberdayaan ekonomi inklusif yang mampu mengubah wajah pesisir Indonesia secara fundamental melalui pendekatan rekayasa sosial dan penguatan infrastruktur hulu-hilir.