HARIAN NEGERI - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya dalam mencetak generasi pemimpin masa depan yang memiliki integritas tinggi dan berjiwa patriotik. Saat meresmikan SMA Taruna Nusantara Kampus Malang di Jawa Timur pada Selasa (13/1/2026), Kepala Negara menekankan bahwa keberadaan institusi pendidikan berkualitas merupakan kunci utama dalam membentuk karakter dan moralitas para calon pemimpin bangsa.

Dalam pidatonya, Presiden menggarisbawahi bahwa pendidikan bukan sekadar transfer ilmu pengetahuan, melainkan sarana krusial untuk menanamkan akhlak mulia. Ia mendambakan lahirnya sosok-sosok pemimpin yang jujur, bersih dari praktik korupsi, serta memiliki dedikasi penuh untuk mengabdi kepada kepentingan rakyat. Menurutnya, fondasi kepribadian yang bersih harus dibangun sejak dini melalui sistem pendidikan yang disiplin dan terarah.

Tak hanya soal karakter, Prabowo juga mendorong para pendidik dan pimpinan lembaga pendidikan untuk terus berinovasi dalam metode pengajaran. Ia meminta seluruh jajaran guru dan pengelola sekolah menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab serta fokus pada pengembangan potensi siswa secara kreatif. Inovasi dalam dunia pendidikan dianggap sebagai syarat mutlak agar kualitas sumber daya manusia Indonesia mampu bersaing di kancah global.

Guna mempercepat kebangkitan nasional, pemerintah berencana melakukan ekspansi besar-besaran dengan membangun satu sekolah unggulan di setiap kabupaten di seluruh Indonesia. Selain pengembangan SMA Taruna Nusantara, kehadiran SMA Garuda juga diproyeksikan menjadi motor penggerak dalam melahirkan kader-kader unggul yang tersebar merata dari Sabang sampai Merauke, sehingga distribusi kepemimpinan tidak lagi terpusat.

Sejalan dengan pembangunan sekolah baru, perbaikan infrastruktur pendidikan secara menyeluruh juga menjadi prioritas utama kabinet saat ini. Presiden menargetkan renovasi terhadap 60 ribu sekolah pada tahun ini, dengan ambisi besar menuntaskan perbaikan total 300 ribu gedung sekolah dalam kurun waktu empat tahun ke depan. Langkah ini diambil karena pendidikan, bersama dengan sektor kesehatan, dipandang sebagai instrumen vital untuk mengikis kemiskinan dan memperkuat pilar demokrasi di Indonesia.