HARIAN NEGERI, Deli Serdang - Sebanyak 92 Kantor Cabang Pembantu Layanan Pos Universal (KCP LPU) baru resmi beroperasi di berbagai wilayah terpencil di Indonesia. Langkah ini menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam memastikan layanan pos dan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) menjangkau seluruh pelosok Tanah Air.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa pembukaan 92 KCP LPU baru merupakan bagian dari amanat Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat penyaluran BLT bagi jutaan keluarga penerima manfaat.

“Penambahan 92 KCP LPU ini diharapkan segera menjalankan amanah Bapak Presiden. Pada bulan Oktober lalu, beliau menugaskan agar 35 juta keluarga penerima manfaat dapat menerima BLT paling lambat akhir November,” ujar Meutya saat meresmikan 92 KCP LPU di KCP PosIND Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Minggu (9/11/2025).

Dengan tambahan ini, jumlah KCP LPU di seluruh Indonesia kini mencapai 2.460 kantor.
Tiga provinsi dengan penambahan kantor terbanyak adalah Nusa Tenggara Timur (14 kantor), Kalimantan Timur (9 kantor), dan Lampung (9 kantor).

Meutya berharap kehadiran KCP LPU dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, sekaligus memperkuat kemandirian layanan pos di masa mendatang.

“Harapannya, ekonomi di daerah tersebut bisa tumbuh, dan kantor pos di wilayah itu nantinya bisa mandiri tanpa perlu terus bergantung pada bantuan pemerintah,” jelasnya.

Sementara itu, Plt. Direktur Utama PT Pos Indonesia, Haris, menegaskan bahwa program KCP LPU merupakan komitmen bersama pemerintah dan PT Pos Indonesia untuk memastikan layanan publik tetap hadir bahkan di wilayah yang sulit dijangkau.

“Kalau dilihat dari sisi bisnis semata, mungkin PT Pos tidak akan mampu membuka kantor di seluruh pelosok. Karena itu, pemerintah hadir melalui Komdigi agar layanan universal tetap berjalan, menjangkau masyarakat hingga tingkat desa,” ujar Haris.

Ia juga menjelaskan bahwa PT Pos Indonesia tengah menjalankan inisiatif “KCP LPU Merdeka”, yang bertujuan menjadikan kantor-kantor tersebut mandiri secara finansial dan mampu berkontribusi pada ekonomi lokal.

“Jika pendapatan suatu kantor sudah surplus, statusnya akan diubah menjadi kantor pos konvensional. Dengan begitu, dana subsidi bisa dialihkan untuk membuka layanan baru di wilayah lain,” tambah Haris.

Peresmian 92 KCP LPU baru ini menjadi langkah strategis Kemkomdigi bersama PT Pos Indonesia dalam memperkuat konektivitas layanan publik, mempercepat penyaluran bantuan sosial, serta menghadirkan pelayanan pos yang inklusif, adil, dan menjangkau seluruh masyarakat Indonesia.

Program ini juga sejalan dengan strategi “Indonesia Terhubung 2045”, yang menargetkan pemerataan akses terhadap layanan publik — baik digital maupun sosial — hingga ke tingkat desa, demi mewujudkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan nasional.