HARIAN NEGERI - Pemerintah (Pemkot) Bandung diminta menyiapkan lahan yang bebas sengketa jika ingin mendapat bantuan pembangunan SMA dan SMK negeri dari Pemprov Jawa Barat. Rencana penambahan sekolah negeri di Kota Bandung tidak hanya bergantung pada kebutuhan masyarakat, tetapi juga kesiapan lahan yang memenuhi persyaratan.RADARBANDUNG.ID, KOTA BANDUNG – Pemerintah (Pemkot) Bandung diminta menyiapkan lahan yang bebas sengketa jika ingin mendapat bantuan pembangunan SMA dan SMK negeri dari Pemprov Jawa Barat. Rencana penambahan sekolah negeri di Kota Bandung tidak hanya bergantung pada kebutuhan masyarakat, tetapi juga kesiapan lahan yang memenuhi persyaratan.DPRD Jawa Barat menegaskan ketersediaan lahan menjadi faktor utama sebelum bantuan pembangunan sekolah dapat diberikan oleh pemerintah provinsi.Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, M.Q.

Iswara mengatakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) terbuka membantu pembangunan gedung sekolah baru untuk menjawab kebutuhan pendidikan di berbagai daerah, termasuk Kota Bandung.“Bantuan pembangunan sekolah hanya dapat diberikan untuk pembangunan fisik gedung.

Pemerintah provinsi tidak memiliki kewenangan untuk membiayai pembebasan maupun pembelian lahan yang akan digunakan sebagai lokasi sekolah,” ujar Iswara,.Iswara mengatakan pemerintah kabupaten dan kota harus terlebih dahulu menyiapkan lahan yang siap dibangun. Setelah seluruh persyaratan terpenuhi, usulan bantuan pembangunan dapat diajukan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar)Iswara menjelaskan status lahan yang diajukan harus sudah jelas secara hukum.

Lahan wajib menjadi aset pemerintah daerah dan terbebas dari potensi sengketa yang dapat menghambat proses pembangunan.“Statusnya harus clear and clean terlebih dahulu. Sudah menjadi milik pemerintah daerah dan tidak ada persoalan hukum,” kata Iswara.Selain aspek legalitas, terdapat ketentuan teknis yang juga harus dipenuhi. Salah satunya terkait luas minimal lahan yang akan digunakan untuk pembangunan fasilitas pendidikan.Menurutnya, untuk jenjang SMP maupun SMA di Jawa Barat, luas lahan yang disyaratkan minimal mencapai 4.000 meter persegi.

Ketentuan menjadi standar agar sekolah memiliki ruang belajar, sarana olahraga, serta fasilitas penunjang lainnya yang memadai.“Masih banyak daerah yang membutuhkan tambahan sekolah negeri karena pertumbuhan jumlah peserta didik tidak selalu diimbangi dengan penambahan fasilitas pendidikan,” ucapnya.Kondisi juga terjadi di Kota Bandung. Sejumlah wilayah masih menghadapi keterbatasan akses terhadap sekolah negeri karena distribusi sekolah yang belum merata di setiap kecamatan.Iswara mencontohkan Kecamatan Batununggal yang hingga saat ini belum memiliki SMA maupun SMK negeri.

Akibatnya, banyak siswa harus mencari sekolah ke wilayah lain untuk melanjutkan pendidikan.“Meski secara keseluruhan daya tampung pendidikan menengah di Kota Bandung masih terbantu oleh keberadaan sekolah swasta, kebutuhan terhadap sekolah negeri tetap tinggi di tengah masyarakat,” ungkapnya.Iswara meyebutkan data yang disampaikan DPRD Jawa Barat menunjukkan daya tampung SMA dan SMK negeri masih berada di kisaran 49 hingga 50 persen.

Angka menunjukkan belum seluruh lulusan SMP dapat tertampung di sekolah negeri.Karena itu, Iswara mendorong Pemerintah Kota Bandung lebih proaktif menyiapkan lahan strategis untuk pembangunan sekolah baru.

Langkah yang dinilai penting agar peluang bantuan dari APBD Jawa Barat tidak terlewat.Iswara menegaskan Pemerintah Provinsi Jawa Barat siap mendukung pembangunan sekolah apabila seluruh persyaratan administrasi dan teknis telah dipenuhi. Dukungan itu diharapkan mampu mempercepat pemerataan akses pendidikan negeri sekaligus mengurangi kesenjangan fasilitas pendidikan antarwilayah di Kota Bandung.(dsn)