HARIAN NEGERI - Tangerang, Jumat (27/2/2026), Forum PPPK Teknis Kota Tangerang secara resmi menyatakan kekecewaannya terhadap pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang. Hal ini menyusul tidak adanya respon atas permohonan audiensi yang diajukan forum terkait isu kesejahteraan dan ketimpangan pendapatan yang dialami oleh para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Teknis.

Ketua Forum PPPK Teknis Kota Tangerang (JAMILUDIN)  mengungkapkan bahwa surat permohonan audiensi telah dilayangkan sejak Senin, 23 Februari 2026, dengan jadwal pertemuan yang diusulkan pada Kamis, 26 Februari 2026. Namun, hingga saat ini pihak legislatif belum memberikan tanggapan resmi.

Janji Kenaikan 15% yang Belum Terealisasi

Salah satu poin utama yang ingin diklarifikasi adalah pernyataan Ketua DPRD Kota Tangerang sebelumnya yang menjanjikan kenaikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebesar 15% bagi PPPK di awal tahun 2026. Nyatanya, hingga akhir Februari, janji tersebut belum terealisasi dalam slip gaji pegawai.

Isu Ketimpangan Pendapatan yang Signifikan

Selain janji kenaikan tunjangan, Forum PPPK Teknis menyoroti adanya kesenjangan pendapatan yang dianggap tidak adil. Saat ini, PPPK Teknis yang lulus seleksi resmi menerima penghasilan sekitar Rp3,7 juta (akumulasi gaji pokok dan tunjangan). Angka ini jauh di bawah pendapatan PPPK PW (paruh waktu/yang tidak lulus tes) yang berkisar antara Rp5 juta hingga Rp7 juta.

Bahkan, forum mencatat bahwa upah petugas outsourcing seperti tenaga kebersihan (OB) dan keamanan (Satpam) di lingkungan Pemda Kota Tangerang telah mencapai Rp5,4 juta.

“Kami sangat menyayangkan sikap diamnya Pimpinan Dewan. Kami datang hanya untuk berdialog dan menagih janji, namun justru diabaikan. Kondisi di lapangan sangat miris, mereka yang lulus tes justru berpendapatan jauh lebih rendah dibandingkan tenaga paruh waktu dan outsourcing,” ujar Jamiludin.

Tuntutan Forum PPPK Teknis

Forum PPPK Teknis Kota Tangerang mendesak Pemerintah Daerah dan DPRD Kota Tangerang untuk segera:

  1. Memberikan solusi nyata atas ketimpangan pendapatan antar lini pegawai.
  2. Merealisasikan kenaikan TPP 15% yang telah dijanjikan sebelumnya.
  3. Melakukan penyesuaian ijazah bagi PPPK Teknis, khususnya kategori K2 yang telah memiliki gelar Sarjana (S1), demi perbaikan kesejahteraan.

Forum PPPK Teknis menegaskan akan terus mengawal isu ini hingga ada langkah konkret dari pemangku kebijakan demi keadilan bagi seluruh aparatur di Kota Tangerang.

Kami dari forum PPPK Sangat merasa di zolimin Atas Pernyataan yang di keluarkan ketua DPRD kota Tangerang yang lalu, Setelah melihat kenyataan yang kami Alami tutup ketua forum.