HARIAN NEGERI, Jakarta - Pemerintah menaruh perhatian serius terhadap keberlanjutan industri media nasional yang kini menghadapi tantangan besar akibat dominasi platform digital dan perubahan pola konsumsi informasi masyarakat yang semakin bergantung pada media sosial.

Dalam rangka memperingati Hari Kebebasan Pers Sedunia, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, mengajak pelaku media dan insan pers untuk mulai mengeksplorasi dan mengembangkan model bisnis baru agar dapat bertahan dan berfungsi optimal sebagai pilar demokrasi. Hal ini disampaikan dalam Seminar Media Sustainability: Strengthening Democracy and Public Trust di Jakarta Pusat, Sabtu (3/5/2025).

Nezar menekankan bahwa pelaku industri media memiliki banyak peluang untuk menciptakan model bisnis yang lebih relevan, termasuk kolaborasi nyata dalam menangkal penyebaran hoaks, disinformasi, dan misinformasi yang banyak beredar di media sosial.

Ia juga menyebut bahwa kehadiran teknologi baru seperti kecerdasan buatan bisa menjadi peluang sekaligus tantangan yang perlu dihadapi secara strategis. Dalam konteks ini, peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia menjadi momen penting untuk terus memperkuat jurnalisme yang berkualitas.

Pemerintah, menurut Nezar, telah mengambil langkah konkret melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 yang mewajibkan platform digital turut bertanggung jawab dalam mendukung jurnalisme berkualitas. Regulasi ini diharapkan dapat menciptakan hubungan yang lebih seimbang antara media konvensional dan platform digital.

Menanggapi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri pers, Nezar juga menyampaikan empati sekaligus harapan agar penyelesaiannya tetap mengacu pada regulasi yang berlaku.

Ia menambahkan bahwa masa depan industri media tergantung pada kemampuan untuk mencoba dan menguji model bisnis yang paling sesuai, baik melalui kemandirian dari pengaruh platform digital atau dengan membangun kolaborasi yang lebih sehat dan berkelanjutan bersama mereka.