HARIAN NEGERI - Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menekankan pentingnya kecerdasan artifisial (AI) sebagai inovasi kunci dalam memerangi perdagangan manusia di era digital. Ia menegaskan bahwa teknologi seharusnya menjadi alat perlindungan manusia, bukan justru sumber ancaman baru.

“AI kerap disalahgunakan dan bahkan menjadi pendorong utama terjadinya kasus perdagangan manusia. Karena itu, kita harus memastikan bahwa pengembangan AI dilakukan secara etis, menghormati hak asasi manusia, menjaga perlindungan data pribadi, serta sesuai dengan norma hukum dan sosial di setiap negara,” ujar Nezar dalam Forum “Stay Safe in Digital Space: Behind the Screen – Trafficking is Closer Than You Think” yang diselenggarakan oleh UNODC (Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan) di Jakarta Pusat, Selasa (4/11/2025).

Di hadapan perwakilan lembaga internasional, pakar keamanan siber, dan delegasi PBB, Nezar menjelaskan bahwa modus perdagangan manusia kini bergeser ke ruang digital, dengan media sosial, situs pencari kerja, dan platform kencan daring menjadi sarana baru bagi pelaku untuk merekrut dan mengeksploitasi korban lintas negara.

“Perubahan pola ini menimbulkan tantangan besar bagi aparat penegak hukum. Dengan volume data yang begitu besar, metode manual tidak lagi memadai. Karena itu, kita membutuhkan analisis otomatis berbasis AI untuk mengidentifikasi aktivitas mencurigakan,” jelasnya.

Nezar menambahkan bahwa penerapan AI mampu membantu deteksi dini jaringan perdagangan manusia, melacak transaksi ilegal, serta mempercepat penyusunan dan verifikasi dokumen hukum secara otomatis.

“Pemanfaatan AI seperti ini dapat membuat sistem peradilan bekerja lebih cepat, tepat, dan berkeadilan, sekaligus meningkatkan efektivitas penegakan hukum,” ujarnya.

Lebih lanjut, Nezar menekankan pentingnya pengembangan AI yang beretika sebagai bagian dari strategi nasional keamanan digital. Menurutnya, etika dalam penerapan teknologi merupakan fondasi untuk menciptakan ruang digital yang aman, terpercaya, dan beradab.

Pendekatan tersebut, kata Nezar, tidak hanya memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi digital global, tetapi juga menjadikan negara ini mitra strategis dunia dalam pemberantasan kejahatan kemanusiaan lintas batas.