HARIAN NEGERI - Jakarta, Rabu (25/2/2026), Diskusi publik bertema “Menelaah Kebijakan Politik Luar Negeri Prabowo”, Eksekutif Nasional Bidang Luar Negeri LMND menghadirkan perwakilan kelompok Cipayung seperti Ketua Bidang PP KAMMI, Ketua Bidang Geopolitik DPP GMNI, Departemen Luar Negeri KMHDI, dan Ketua Bidang Luar Negeri PII.
Forum ini secara tegas mengkritisi arah politik luar negeri pemerintahan Prabowo Subianto bersama Menteri Luar Negeri Sugiono, khususnya terkait respons Indonesia terhadap inisiatif Board of Peace (BOP) yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Baca Juga :
Polsek Ranowulu dan Bhayangkari Berbagi Takjil: Hangatkan Kebersamaan di Bulan Suci Ramadhan
Seluruh narasumber menyatakan keberatan atas BOP karena dinilai tidak memiliki indikator keuntungan ekonomi maupun jaminan keadilan politik bagi negara-negara terdampak konflik, terutama Palestina.
Ketua Bidang Geopolitik DPP GMNI menegaskan bahwa dewan tersebut lebih mencerminkan kepentingan geopolitik Amerika Serikat ketimbang agenda perdamaian yang substantif.
Sikap ini diperkuat oleh pernyataan PP KAMMI yang menegaskan konsistensi perjuangan kemerdekaan Palestina serta mendesak pemerintah Indonesia agar tidak terseret dalam desain strategi politik Washington.
"Pemerintah dinilai harus merancang strategi nasionalnya sendiri, bukan menjadi objek dari strategi global pihak lain. Bahkan, terdapat kritik bahwa sikap Presiden Prabowo terhadap isu ini masih cenderung abu-abu dan belum menunjukkan ketegasan diplomatik," tegas PP KAMMI.
Sementara itu, KMHDI menyoroti dimensi struktural geopolitik global, terutama persoalan distribusi rantai pasok internasional yang menjadi sumber ketegangan kontemporer.
"Indonesia didorong untuk memperkuat kemandirian nasional sebagai fondasi politik luar negeri yang berdaulat," ujar perwakilan KMHDI.
PII menambahkan bahwa fragmentasi dan polarisasi konflik global hari ini menunjukkan eskalasi yang berbahaya, dengan Timur Tengah kembali menjadi episentrum ketegangan.
"Dalam situasi tersebut, Indonesia dinilai harus menentukan sikap politik luar negeri secara mandiri dan konstitusional sesuai amanat UUD 1945," tambah perwakilan PII.
EN LMND, Muhammad Armed Ngabalin, menyatakan bahwa yang mendesak justru penguatan ketahanan nasional dan penegasan sikap independen terhadap solusi dua negara (two-state solution).
"Bagi Palestina, sebagai manifestasi politik luar negeri bebas dan aktif yang tidak tunduk pada kepentingan kekuatan besar," tutup Armed.
Secara keseluruhan, forum menyepakati bahwa BOP bukanlah solusi utama dalam kerangka politik luar negeri Indonesia.
Komentar