HARIAN NEGERI - Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi khusus terkait pelaksanaan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Beliau menekankan agar seluruh proses pelayanan jemaah dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, demi memastikan kenyamanan masyarakat selama menjalankan rukun Islam kelima tersebut di Tanah Suci.

Menanggapi arahan tersebut, Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf menyatakan bahwa pihaknya telah bergerak cepat melakukan persiapan sedini mungkin. Fokus utama kementerian kini tertuju pada empat pilar utama, yakni ketepatan waktu, peningkatan kualitas layanan, perlindungan maksimal bagi jemaah, serta tata kelola keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.

Salah satu langkah konkret yang diambil untuk menjamin integritas adalah memperkuat pengawasan internal dengan melibatkan lembaga penegak hukum secara langsung. Menhaj mengungkapkan bahwa personel dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung kini turut dilibatkan dalam struktur kementerian untuk mengawal setiap tahapan penyelenggaraan haji agar bebas dari praktik penyimpangan dan korupsi.

Terkait kesiapan logistik di Arab Saudi, progres signifikan telah dicapai dalam penyediaan fasilitas vital bagi jemaah Indonesia. Saat ini, kontrak untuk layanan transportasi dan konsumsi sudah rampung sepenuhnya atau mencapai 100 persen. Sementara itu, untuk akomodasi di Madinah telah mencapai 93 persen, dan pihak kementerian terus mengawal sisa persiapan di Makkah yang ditargetkan selesai dalam waktu dekat.

Selain aspek logistik, standar kesehatan jemaah juga menjadi prioritas yang tidak bisa ditawar. Pemerintah memastikan pemenuhan syarat istithaah kesehatan akan dipantau secara ketat, didukung oleh kesiapan tenaga medis yang memadai baik di tanah air maupun di Arab Saudi. Tujuannya adalah agar jemaah dapat beribadah dengan tenang dan kembali ke tanah air dengan status haji mabrur dalam kondisi sehat walafiat.

Persiapan di dalam negeri pun terus dimatangkan melalui koordinasi lintas kementerian, maskapai penerbangan, hingga pengelola bandara. Menhaj menegaskan komitmennya untuk menghadirkan penyelenggaraan haji yang profesional dan berorientasi sepenuhnya pada perlindungan serta keselamatan jemaah, sesuai dengan visi besar pemerintahan saat ini.