Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan komitmennya mempercepat transformasi ketenagakerjaan nasional menuju ekonomi hijau yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan.

Komitmen tersebut disampaikan Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan (Barenbang) Kemnaker, Anwar Sanusi, mewakili Menteri Ketenagakerjaan Prof Yassierli dalam acara Indonesia Jobs and Skills Accelerator yang digelar Kementerian PPN/Bappenas di Jakarta, Kamis (9/10/2025).

Menurut Anwar, inisiatif ini menunjukkan arah pembangunan ekonomi Indonesia yang selaras dengan pelestarian lingkungan, peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta pemerataan kesempatan kerja.

“Kita tidak hanya menghadapi tantangan ekonomi, tetapi juga krisis global seperti perubahan iklim, polusi, dan hilangnya keanekaragaman hayati yang berdampak pada kesejahteraan manusia,” ujarnya.

Ia menjelaskan, transisi menuju ekonomi hijau akan mengubah struktur ketenagakerjaan secara signifikan. Berdasarkan proyeksi World Economic Forum, dalam lima tahun mendatang sejumlah pekerjaan konvensional akan berkurang, sementara berbagai jenis pekerjaan baru bermunculan.

“Pemerintah harus memastikan pekerja yang terdampak dapat beradaptasi, sekaligus menyiapkan pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja masa depan,” kata Anwar.

Ia menegaskan bahwa green jobs atau pekerjaan hijau menjadi kunci menghadapi perubahan tersebut. Namun, proses transisi perlu mengedepankan prinsip just transition atau transisi yang adil agar seluruh pekerja memperoleh manfaat yang setara.

“Kemnaker berkomitmen menjalankan prinsip no one left behind, agar tidak ada pekerja yang tertinggal dalam proses transisi energi dan ekonomi,” tegasnya.

Sebagai langkah nyata, Kemnaker mengintegrasikan agenda pekerjaan hijau ke dalam perencanaan ketenagakerjaan nasional, termasuk proyeksi kebutuhan tenaga kerja hijau dalam RPJMN melalui roadmap yang disusun bersama Bappenas. Selain itu, Kemnaker memperkuat pelatihan vokasi dengan memperbarui alat, metode, dan kurikulum sesuai perkembangan sektor hijau.

Kemnaker juga telah menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) di bidang energi terbarukan, pengelolaan limbah, dan manufaktur ramah lingkungan. Di sisi lain, pemerintah mendorong program inkubasi wirausaha hijau bagi pekerja sektor informal untuk memperluas lapangan kerja berkelanjutan.

Upaya tersebut diiringi peningkatan perlindungan bagi pekerja terdampak serta penguatan dialog sosial dalam penerapan norma ketenagakerjaan dan kebijakan upah. Kemnaker juga mengembangkan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) di Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK) dan Balai Latihan Kerja (BLK) di seluruh Indonesia guna memperluas akses peningkatan kompetensi.

“Program ini menjadi wadah kolaborasi antara dunia industri dan lembaga pelatihan untuk mempercepat investasi sumber daya manusia serta memperkuat ekosistem pembangunan ketenagakerjaan nasional,” jelas Anwar.

Ia menambahkan, pendekatan berbasis data, informasi, dan kemitraan global seperti yang diusung dalam Indonesia Jobs and Skills Accelerator diyakini dapat mempercepat terciptanya pekerjaan yang produktif dan berkelanjutan.

“Transformasi dunia kerja bukan sekadar menciptakan lapangan kerja baru, tetapi juga membangun sistem ketenagakerjaan yang inklusif, adaptif, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia,” pungkasnya.