Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Proyek Strategis Nasional (PSN) mulai menyelaraskan pelatihan vokasi dengan kebutuhan industri. Langkah ini bertujuan mengatasi ketidaksesuaian antara program pelatihan dan kebutuhan tenaga kerja, serta memastikan penyerapan tenaga kerja lebih optimal. Sinergi dalam penyiapan sumber daya manusia (SDM) ini dibahas dalam High-Level Roundtable Discussion on Link and Match terkait Program Pelatihan Vokasi Nasional dan Penempatan Tenaga Kerja yang berlangsung di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, pada .

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, mengungkapkan bahwa forum ini bertujuan untuk menyelaraskan program vokasi pemerintah dengan kebutuhan riil industri di kawasan KEK dan PSN. Ia menegaskan bahwa industri di KEK masih memerlukan dukungan dalam menyiapkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan spesifik masing-masing sektor. Pemerintah melalui Kemnaker juga memiliki instrumen penyiapan SDM berupa pelatihan vokasi di Balai Latihan Kerja (BLK) dan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) yang tersebar di berbagai daerah.

"Kami ingin pelatihan-pelatihan vokasi yang dilakukan, termasuk magang, lebih sesuai dengan kebutuhan dari KEK atau PSN," jelas Menaker. Salah satu hasil utama forum ini adalah pemetaan kebutuhan pelatihan spesifik dari masing-masing KEK. Dalam diskusi, terungkap bahwa program pelatihan yang ada saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan industri, baik dari jenis pelatihan maupun kedekatan lokasi balai dengan kawasan industri.

Menanggapi hal ini, Kemnaker akan menyesuaikan pelaksanaan pelatihan vokasi agar lebih tepat sasaran, khususnya untuk mendukung kebutuhan tenaga kerja di KEK dan PSN. "Kami telah memetakan apa yang bisa dilakukan ke depan, lebih konkret dan kolaboratif," tegasnya. Forum juga sepakat bahwa sisa kuota Program Pelatihan Vokasi Nasional tahun 2026 sebanyak 60.000 peserta akan diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan industri di KEK dan PSN.

Selain itu, pemerintah menargetkan pemerataan Program Pemagangan (MagangHub) 2026 di seluruh 25 KEK di Indonesia.