Oleh: Yudi Latif

Saudaraku, sebuah negara tidak runtuh terutama hanya karena angka.

Bukan karena kurs, inflasi, atau laporan ekonomi yang memburuk. Negara mulai goyah ketika kepercayaan kehilangan tempat di benak warganya.

Kepercayaan adalah "mata uang" yang tak dicetak bank sentral. Ia lahir dari konsistensi, kejelasan arah, kemampuan membaca risiko, dan keberanian mengambil keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ketika cadangan devisa menipis, negara masih dapat mencari pembiayaan. Tetapi ketika cadangan kepercayaan menipis, kebijakan menjadi mahal, penjelasan terdengar seperti pembelaan, dan kabar buruk cepat berubah menjadi kepanikan.

Dalam konteks itu, pelemahan rupiah tidak cukup dibaca sebagai persoalan fundamental ekonomi.

Ada saat ketika nilai tukar mencerminkan ekspor, impor, inflasi, dan arus modal. Namun ada pula saat ketika ia mencerminkan sesuatu yang lebih dalam: tingkat kepercayaan terhadap masa depan.

Pasar tidak hanya membeli hari ini. Pasar membeli keyakinan tentang hari esok.

Pemerintah berulang kali menegaskan bahwa fundamental ekonomi tetap sehat, perbankan kuat, dan fiskal stabil. Itu mungkin benar. Namun jika tekanan terhadap rupiah terus berlanjut, yang diuji bukan lagi data, melainkan arah kepercayaan.

Ketika kepercayaan melemah, kabar baik dianggap sementara, risiko dibaca sebagai ancaman, dan ketidakpastian diperlakukan sebagai pertanda buruk.

Di titik itulah keyakinan memanggil kenyataan mendekat. Ia membentuk cara orang membaca situasi, yang kemudian mengarahkan keputusan, dan keputusan itu perlahan membentuk realitas.

Dalam proses ini bekerja efek plasebo dan nocebo.

Efek plasebo muncul ketika keyakinan positif menggerakkan energi positif dan melahirkan kenyataan positif. Sebaliknya, efek nocebo bekerja ketika keyakinan negatif menggerakkan energi negatif dan melahirkan kenyataan negatif.

Dalam ekonomi, hal itu tampak konkret: keyakinan negatif membuat investor menunda penanaman modal dan mempercepat keluar dari aset berisiko, pelaku usaha menunda ekspansi dan lebih berhati-hati dalam menempatkan dana, sementara masyarakat mengantisipasi pelemahan rupiah dengan mengalihkan sebagian simpanan ke aset yang lebih stabil, termasuk valuta asing.

Ekspektasi terhadap pelemahan itu sendiri mendorong permintaan dolar dan memperdalam tekanan pada nilai tukar. Sebab ketakutan tidak berhenti sebagai persepsi, melainkan berubah menjadi keputusan ekonomi yang kembali memperkuat tekanan tersebut.

Siklus inilah yang harus diputus. Bukan dengan slogan, melainkan dengan kepemimpinan yang memulihkan kepercayaan.

Apa yang Harus Dilakukan Presiden Prabowo?

Tugas pertama pemerintah bukan meyakinkan publik bahwa tidak ada masalah, melainkan menunjukkan bahwa masalah dipahami secara utuh.

Kepercayaan lahir dari keterbukaan menghadapi risiko, kejernihan membaca situasi, dan kesiapan menghadapi ketidakpastian.

Karena itu, pemerintahan Prabowo perlu bertumpu pada empat hal.

Pertama, kepastian arah. Prioritas nasional harus jelas, konsisten, dan tidak berubah-ubah dalam pelaksanaan. Publik dan pasar perlu melihat dengan tegas fokus utama, apa yang ditunda, dan apa yang bukan prioritas, agar kebijakan tidak memberi sinyal yang saling bertentangan.

Kedua, disiplin fiskal. Dalam tekanan global yang ditandai ketidakpastian arus modal dan pelemahan nilai tukar, negara perlu menetapkan prioritas dan mengelola sumber daya secara terukur. Program berskala besar yang tidak memiliki urgensi strategis maupun yang berpotensi menguras devisa negara harus dikendalikan. Setiap pengeluaran harus diarahkan pada penguatan ketahanan dan stabilitas ekonomi.

Ketiga, contingency plan yang transparan. Publik perlu mengetahui arah kebijakan dalam berbagai skenario yang mungkin terjadi, termasuk saat tekanan ekonomi meningkat, pertumbuhan melambat, penerimaan menurun, atau tekanan terhadap rupiah berlanjut. Kejelasan ini penting agar negara tidak tampak reaktif, melainkan siap dengan langkah yang terukur sejak awal.

Keempat, keteladanan sense of crisis. Kepemimpinan harus menunjukkan kepekaan terhadap situasi melalui tindakan yang mencerminkan kedaruratan secara proporsional, sebagai bagian dari disiplin negara dan keteladanan dalam pengelolaan sumber daya, termasuk pengendalian penggunaan valuta asing oleh negara. Salah satu wujudnya adalah dengan membatasi kunjungan luar negeri hanya pada agenda yang benar-benar strategis. Hal ini penting tidak hanya untuk menunjukkan sense of crisis, tetapi juga untuk memberi teladan kepada publik dalam membatasi penggunaan valuta asing di tengah tekanan ekonomi.

Pasar tidak menuntut kesempurnaan. Pasar menuntut kesiapan.

Apa yang Harus Dilakukan Publik?

Jika pemerintah membutuhkan contingency plan, rakyat juga membutuhkannya.

Prinsipnya sederhana: berharap yang terbaik, bersiap untuk yang terburuk.

Krisis kepercayaan dapat merembet menjadi krisis ekonomi, lalu menjalar ke krisis politik dan tata kelola. Tidak ada yang dapat memastikan itu terjadi, tetapi tidak ada bangsa yang bijak yang bertumpu pada asumsi bahwa hal buruk mustahil terjadi.

Karena itu, publik perlu membangun ketahanan di luar asumsi stabilitas negara.

Keluarga perlu menyiapkan cadangan menghadapi tekanan ekonomi berkepanjangan. Komunitas perlu memperkuat jaringan saling bantu. Pelaku usaha perlu menyiapkan strategi bertahan. Tenaga kerja harus siap mobilitas cepat, mengambil peluang yang tersedia, dan menyesuaikan keterampilan secara bertahap di tengah jalan.

Dalam situasi ketika stabilitas politik melemah, publik perlu mengantisipasi krisis politik tanpa kekerasan, menyiapkan orientasi pemulihan untuk mengembalikan politik ke jalur yang lebih sehat, mendorong lahirnya agensi yang lebih kompeten dan terpercaya, serta membuka kesadaran akan kebutuhan penataan ulang negara yang lebih tangguh, berdaya guna, dan berkelanjutan.

Yang terpenting, masyarakat harus mampu hidup dalam ketidakpastian tanpa kehilangan kejernihan berpikir.

Tidak ada negara yang kedap dari kesalahan. Tidak ada institusi yang kebal dari krisis. Karena itu, kesiapan bukan pesimisme, melainkan kedewasaan.

Pada akhirnya, ketahanan bangsa dalam masa sulit ditentukan bukan hanya oleh pemimpinnya, tetapi juga oleh kesiapan warganya.

Jalan Keluar

Krisis kepercayaan tidak selesai oleh satu pidato atau satu kebijakan. Ia pulih melalui konsistensi, transparansi, dan keberanian menghadapi kenyataan.

Pemerintah harus berhenti menjual optimisme sebagai pengganti realitas, dan membangun kredibilitas sebagai fondasi kebijakan. Masyarakat tidak cukup menjadi konsumen optimisme atau ketakutan, tetapi perlu menjaga ketahanan nalar dan kejernihan sikap di tengah ketidakpastian.

Yang menentukan bukan optimisme atau pesimisme, melainkan apakah kepemimpinan masih dipercaya dan akal sehat kolektif masih berfungsi.

Sebab ketika kepercayaan melemah, dampaknya tidak berhenti pada ekonomi. Ia merambat ke institusi, mengaburkan arah politik, dan mengendurkan daya ikat sosial yang selama ini menjadi penopang kebersamaan. Pada titik ini, krisis tidak lagi sektoral, melainkan menyentuh cara sebuah bangsa mengambil keputusan tentang keberlangsungannya.

Dalam kondisi demikian, yang dipertaruhkan bukan hanya stabilitas kebijakan, melainkan kemampuan untuk tetap memiliki arah yang bisa diikuti bersama.

Negara tidak runtuh karena krisis datang, tetapi karena ia kehilangan kemampuan menjaga kepercayaan yang dapat menjaga keutuhan dan pemenuhan harapan bersama.