Jakarta—Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menggarisbawahi pentingnya keterbukaan informasi dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang adaptif dan inklusif. Pernyataan ini disampaikannya pada Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 yang digelar oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) di Jakarta, Selasa (18/11/2025).

Menaker Yassierli menekankan, isu ketenagakerjaan saat ini sangat dinamis dan sensitif, seiring tantangan struktural yang besar. Data Kemnaker mencatat, angkatan kerja Indonesia mencapai 153 juta orang, dengan sekitar 3,5 juta pencari kerja baru setiap tahun. “Ini menuntut respons yang cepat, akurat, dan berbasis data,” ujarnya.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, Kemnaker mengembangkan Market Information System, sebuah platform yang menjadi penghubung antara pencari kerja dan kesempatan kerja. Menaker menilai, job fair konvensional kini tidak lagi relevan. Integrasi data pun diperkuat bersama Badan Pusat Statistik (BPS), termasuk rencana peningkatan frekuensi Survei Angkatan Kerja Nasional untuk mendapatkan data ketenagakerjaan yang lebih spesifik, akurat, dan mutakhir.

Selain digitalisasi, Kemnaker juga memperkuat layanan fisik melalui transformasi Balai Latihan Kerja (BLK) menjadi Talent and Innovation Hub. BLK kini berfungsi sebagai pusat layanan pelatihan dan informasi yang dapat diakses langsung maupun daring. 

“BLK harus hadir di tengah masyarakat, menjadi ruang bagi pencari kerja untuk skilling, serta bagi pekerja untuk upskilling dan reskilling,” kata Yassierli.

Berbagai layanan digital Kemnaker juga telah berjalan, antara lain Website PPID, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang meraih peringkat pertama nasional, Pelayanan Terpadu Satu Atap, kanal resmi kemnaker.go.id, media sosial, dan aplikasi SIAPkerja. Beberapa unit teknis, termasuk Unit Pengendalian Gratifikasi, juga diperkuat dan meraih peringkat kedua nasional.

Ekosistem digital SIAPkerja kini menjadi pusat layanan ketenagakerjaan terintegrasi, mencakup Skillhub untuk pelatihan, Sertihub untuk sertifikasi kompetensi, Karirhub dengan lebih dari 300.000 lowongan kerja dan 5,7 juta pengguna terdaftar, serta Maganghub yang telah diakses lebih dari 256.000 pengguna. Meski sempat menghadapi kendala teknis, seluruh layanan berhasil diatasi dan terus dikembangkan untuk mendukung transparansi serta kemudahan akses informasi.

Informasi ketenagakerjaan tersedia melalui Sistem Satu Data Kemnaker, yang terintegrasi dengan BPJS Ketenagakerjaan sehingga data dapat diakses secara real time dan tervalidasi. Selain itu, Kemnaker membuka akses online untuk tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terkait layanan sertifikasi, izin, dan Tenaga Kerja Asing (TKA), sebagai bagian dari upaya memperkuat keterbukaan informasi publik.

Untuk mendukung penegakan norma kerja dan Keselamatan serta Kesehatan Kerja (K3), Kemnaker juga meluncurkan platform Lapor Menaker, yang memungkinkan masyarakat mengakses seluruh informasi terkait pengawasan ketenagakerjaan secara transparan. “Sistem ini memastikan informasi ketenagakerjaan dapat diakses publik secara cepat dan akurat,” ujar Yassierli.

Biro Humas Kemnaker