__temp__ __location__

HARIAN NEGERI - Jakarta, Sejumlah pemuda dari berbagai daerah di Indonesia menggelar pertemuan dengan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) pada Senin (16/6/2025).

Pertemuan berlangsung di ruang rapat pimpinan MPR RI, Gedung Nusantara III, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta. Pemuda dari Maluku Utara, Aceh, Jawa Barat, Kalimantan Timur, dan Sumatera Selatan. 

IMG-20250616-WA0049
Aliansi Pemuda Lintas Provinsi (Perwakilan Aceh, Sumsel, Malut, Jabar, dan Kaltim) saat audiensi bersama Wakil Ketua MPR RI, yaitu bapak Bambang Wuryanto di Gedung Nusantara III, Senayan. Pada Senin (16/6/2025).

Dalam pertemuan tersebut, para pemuda menyampaikan berbagai persoalan daerah masing-masing kepada Wakil Ketua MPR RI, Bambang Wuryanto, yang menerima langsung aspirasi tersebut. 

Salah satu perwakilan dari Maluku Utara, Risko Hardi Putra Makian Kayoa, sekaligus Sekretaris Wilayah PW PII Maluku Utara, menyampaikan keresahannya mengenai eksploitasi sumber daya alam di wilayahnya yang dinilai belum memberikan kesejahteraan bagi masyarakat setempat. Ia menyoroti ketimpangan antara kekayaan alam yang dimiliki daerah dengan kondisi sosial ekonomi warga, terutama di kawasan lingkar tambang. 

"Konstitusi kita sudah jelas menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tapi realitanya, di Maluku Utara, hal itu belum terwujud," ujar Risko. 

Risko juga mengungkapkan, bahwa aktivitas pertambangan justru membawa dampak buruk bagi lingkungan dan masyarakat adat. 

“Aktivitas tambang banyak mencemari, di mulai dari pencemaran lingkungan oleh zat beracun seperti Chromium VI, hingga konflik lahan yang berujung pada penangkapan 11 warga adat Maba Sangaji oleh Polda Maluku Utara karena mempertahankan tanah adat yang diklaim oleh PT Position,” ungkapnya

Risko berharap MPR RI dapat menjadi saluran aspirasi rakyat dan mendorong perhatian serius terhadap persoalan yang terjadi di daerah. 

“Kami percaya MPR sebagai lembaga negara bisa menyuarakan ini, demi keadilan bagi rakyat, termasuk di Maluku Utara,” pungkasnya.

Agung Gumelar

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Your experience on this site will be improved by allowing cookies. Kebijakan Cookie