HARIAN NEGERI, Jawa Barat - Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kota Bandung di DPRD memunculkan catatan kritis terkait lemahnya pengawasan di lapangan yang berdampak pada persoalan reklame hingga proyek galian kabel.

Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Bandung, AA Abdul Rozak, menyoroti tata kelola reklame, pelaksanaan proyek ducting, hingga dampaknya terhadap kemacetan dan keselamatan warga.

Rozak menegaskan bahwa persoalan reklame dan proyek galian masih menjadi titik lemah, dengan implementasi regulasi yang belum optimal.

Ia juga mengungkapkan adanya dugaan galian kabel ilegal tanpa informasi proyek yang memadai, serta kondisi pekerjaan yang belum ditutup maksimal yang menyebabkan keluhan masyarakat.

Dampak lanjutan dari proyek galian juga terlihat pada meningkatnya kemacetan di sejumlah ruas jalan, menuntut koordinasi lintas sektor yang lebih kuat untuk penanganan terintegrasi.

Fraksi PKB mendorong langkah konkret dalam penguatan pengawasan dan penyusunan SOP yang jelas, serta menekankan pentingnya tata kelola ruang yang rapi, aman, dan nyaman bagi Bandung sebagai kota jasa dan destinasi wisata.