HARIAN NEGERI, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat (7/3/2025). Rapat ini membahas rencana pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa serta mengatasi persoalan ekonomi di pedesaan.

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menjelaskan bahwa koperasi ini dirancang sebagai upaya konkret untuk mengurangi kemiskinan di desa. "Keberadaan Koperasi Desa Merah Putih itu, yang pertama itu untuk kepentingan masyarakat desa. Karena di Koperasi Desa Merah Putih itu untuk memutus mata rantai kemiskinan di desa dan juga bagaimana masyarakat desa bisa meningkat penghasilannya," ujarnya usai rapat.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan peran strategis desa dalam perekonomian nasional, mengingat 44 persen penduduk Indonesia masih tinggal di desa. Ia mengingatkan bahwa tanpa intervensi yang tepat, desa bisa mengalami kemunduran ekonomi seperti yang terjadi di beberapa negara maju. "Di Jepang, 84 persen atau 86 persen tinggal di kota. Desa ditinggalkan, padahal desa ini bisa menjadi penyumbang pertumbuhan ekonomi, menjadi sentra ekonomi. Nah, sebelum terlambat, maka kita memperkuat desa," tegasnya.

Selain sebagai penggerak ekonomi desa, Koperasi Desa Merah Putih juga diharapkan mampu melindungi masyarakat dari jeratan pinjaman online (pinjol), tengkulak, dan rentenir. Budi Arie menegaskan bahwa koperasi ini akan menyediakan akses permodalan yang lebih sehat dan berkeadilan. "Pak Presiden tadi sampaikan Koperasi Desa Merah Putih ini untuk memutuskan rentenir, tengkulak, pinjaman online yang menjerat dan menjadi sumber kemiskinan di desa-desa. Dengan adanya Koperasi Desa Merah Putih yang salah satu unitnya ada unit simpan pinjam, masyarakat desa jauh lebih terbantu dari sisi pendanaan dan juga tidak terjerat lingkaran setan kemiskinan," jelasnya.

Tito menambahkan bahwa koperasi ini akan berfungsi sebagai representasi negara dalam melindungi masyarakat desa dari sistem pinjaman informal yang tidak memiliki perlindungan hukum. "Koperasi ini hadir sebagai mewakili negara. Negara hadir untuk menyelamatkan mereka. Memutus jangan sampai mereka tergantung kepada tadi pinjol, tengkulak, rentenir yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum," tegasnya.

Sebagai bentuk dukungan pemerintah, Bank Himbara akan menyalurkan pinjaman sebesar Rp5 miliar untuk setiap koperasi desa guna membangun fasilitas pendukung seperti gudang penyimpanan, cold storage, unit simpan pinjam, hingga klinik desa.

Pemerintah juga akan segera melakukan sosialisasi kepada kepala desa, perangkat desa, serta asosiasi terkait agar program ini dapat dipahami dan diimplementasikan dengan baik. "Kita akan dialog dengan teman-teman kepala desa, asosiasi kepala desa, asosiasi perangkat desa, asosiasi badan musyawarah desa supaya mereka betul-betul memahami pemikiran dari Bapak Presiden dan ini kepentingan semua bersama. Pasti menguntungkan desa," kata Tito.

Melalui Koperasi Desa Merah Putih, pemerintah berharap desa dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang mandiri, tidak hanya dalam menjaga ketahanan pangan, tetapi juga dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Program ini ditargetkan untuk segera diterapkan di seluruh desa di Indonesia dalam waktu dekat.