HARIAN NEGERI - Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi tegas untuk mempercepat pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) serta produksi kapal tangkap ikan di seluruh wilayah Indonesia. Langkah strategis ini diambil sebagai upaya ganda pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja masif sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional melalui sektor perikanan yang selama ini menjadi tumpuan masyarakat pesisir.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden menginginkan ritme kerja yang jauh lebih cepat, terutama pada program-program yang bersifat padat karya. Hal tersebut disampaikan Prasetyo usai menghadiri Taklimat Awal Tahun di Hambalang, Bogor. Menurutnya, percepatan ini merupakan respons langsung terhadap kebutuhan lapangan kerja yang mendesak bagi masyarakat luas.

Baca Juga:

Gebrakan Awal Tahun 2026: Presiden Prabowo Evaluasi Total Kinerja Kabinet di Hambalang

Data terbaru dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menunjukkan efektivitas program ini dalam menekan angka pengangguran. Hingga awal tahun 2026, pembangunan KNMP di 65 lokasi telah berhasil menyerap sekitar 17.550 tenaga kerja. Dengan rata-rata serapan 270 orang di setiap daerah, proyek ini melibatkan berbagai profesi, mulai dari buruh konstruksi, nelayan, hingga tenaga operasional logistik perikanan.

Selain aspek ekonomi, proyek KNMP juga dirancang untuk mengatasi masalah gizi nasional. Dengan meningkatkan kapasitas tangkap nelayan melalui penyediaan kapal modern, pemerintah berharap pasokan protein hewani dari laut dapat terdistribusi lebih merata. Hal ini sejalan dengan visi besar Presiden untuk meningkatkan asupan nutrisi bagi seluruh rakyat Indonesia guna mencetak generasi yang lebih berkualitas.

Ke depan, ambisi pemerintah tidak berhenti pada puluhan titik saja. Setelah menyelesaikan tahap pertama di 65 lokasi, pemerintah bersiap melanjutkan pembangunan di 35 titik tambahan sebagai bagian dari fase kedua. Target jangka panjangnya sangat ambisius, yakni membangun hingga 1.000 kampung nelayan di seluruh pesisir Nusantara. Program ini diharapkan tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga menciptakan model pemberdayaan ekonomi yang inklusif bagi warga pesisir.