HARIAN NEGERI, Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mendukung upaya memperluas inklusi keuangan di Indonesia melalui tiga pilar utama: pembangunan infrastruktur digital, peningkatan literasi digital, dan penyusunan regulasi yang inklusif.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menjelaskan bahwa teknologi terbaru, termasuk kecerdasan artifisial (AI), berpotensi besar untuk menciptakan layanan keuangan yang lebih inklusif dan dapat membantu mewujudkan visi Asta Cita serta Indonesia Emas 2045.

“Teknologi bukan hanya alat, melainkan jembatan yang menghubungkan jutaan masyarakat, termasuk UMKM dan kelompok rentan, ke dalam sistem keuangan formal,” ungkapnya saat berbicara dalam Indonesia International Financial Inclusion Summit (IFIS) 2025: Financial Inclusion to Support Asta Cita di Grand Ballroom Kempinski, Jakarta Pusat, Selasa (6/05/2025).

Nezar Patria juga memberi contoh bagaimana teknologi lainnya, seperti blockchain, bisa digunakan untuk memastikan transaksi keuangan yang lebih aman dan transparan. Ia juga menyarankan bahwa integrasi layanan keuangan dengan aplikasi yang telah banyak digunakan masyarakat, seperti e-commerce dan transportasi daring, akan mempermudah akses ke sistem keuangan bagi masyarakat.

“Digital public infrastructure (DPI) yang mencakup identitas digital, sistem pembayaran, dan pertukaran data telah menjadi katalisator inklusi, membuka akses sekaligus memberdayakan masyarakat,” tambahnya.

Pemerintah terus berusaha memastikan agar semua lapisan masyarakat dapat mengikuti perkembangan transformasi digital yang terjadi.

“Dengan inovasi dan kolaborasi, kita bisa memastikan bahwa no one left behind, tidak ada yang tertinggal dalam transformasi digital yang tengah berlangsung,” tegas Nezar.

Nezar Patria juga mengungkapkan data yang menunjukkan bahwa 345 juta pelaku UMKM dari 400 juta pelaku UMKM di negara berkembang masih berada di sektor informal. Namun, ia mencontohkan praktek sukses seperti Ubank di Pakistan dan Erada Microfinance di Mesir yang sudah memanfaatkan digitalisasi untuk menjangkau kelompok rentan.

Di Indonesia sendiri, Indeks Inklusi Keuangan telah mencapai 80,51 persen, meskipun tingkat literasi keuangan menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih berada di angka 66 persen, dengan sektor perbankan sebagai sektor yang memiliki tingkat literasi tertinggi.