HARIAN NEGERI - Ternate, Kamis (8/1/2026), Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Maluku Utara mendesak DPR RI Komisi VIII, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dam Kemensos untuk segera turun langsung ke Kabupaten Halmahera Barat guna meninjau kondisi riil masyarakat terdampak bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi sejak Rabu dini hari, 7 Januari 2026.

Bencana hidrometeorologi ini dipicu oleh intensitas hujan sangat tinggi sejak Selasa, 6 Januari 2026, dan telah menyebabkan 3.444 jiwa dari 726 kepala keluarga terdampak, dengan 1.500 jiwa terpaksa mengungsi, serta dua orang meninggal dunia akibat tanah longsor di Desa Soasio, Kecamatan Loloda.

Baca Juga:

HANTAM Malut Menegaskan Bahwa Emisi Carbon Smelter PT. Harita Group Adalah Bukti Nyata Ekosida di Pulau Obi

Berdasarkan laporan resmi BPBD Provinsi Maluku Utara, banjir terjadi sekitar pukul 04.00 WIT dan melanda lima kecamatan, yakni Sahu Timur, Ibu, Tabaru, Ibu Selatan, dan Loloda, dengan total sembilan desa terdampak.

Ketua Umum Badko HMI Maluku Utara, Akbar Lakoda, menegaskan bahwa skala dampak dan kompleksitas bencana ini tidak bisa hanya ditangani secara administratif dari pusat, melainkan membutuhkan kehadiran langsung negara melalui DPR RI Komisi VIII dan BNPB di lokasi terdampak.

“Bencana ini bukan sekadar angka statistik. Ada ribuan warga kehilangan tempat tinggal, dua nyawa melayang, dan akses desa yang terputus total. Negara tidak boleh hanya hadir melalui laporan, tetapi harus hadir secara fisik di tengah penderitaan rakyat Halmahera Barat,” tegas Akbar Lakoda.

Wilayah paling terdampak berada di Kecamatan Ibu, khususnya Desa Tongute Ternate dan Desa Gamlamo. Di Desa Tongute Ternate, tercatat 1.300 jiwa terdampak, dengan 1.000 jiwa mengungsi, serta kerusakan 11 rumah rusak berat dan 100 rumah rusak ringan.

Sementara di Desa Gamlamo, 1.509 jiwa terdampak, 500 jiwa mengungsi mandiri, dengan 7 rumah rusak berat dan 15 rumah rusak ringan.

Peristiwa paling fatal terjadi di Desa Soasio, Kecamatan Loloda, di mana dua warga meninggal dunia akibat tanah longsor. Hingga saat ini, akses menuju desa tersebut masih terputus akibat longsoran di ruas jalan Ibu–Kedi, sehingga menghambat proses evakuasi dan distribusi bantuan lanjutan.

Secara keseluruhan, bencana ini menyebabkan kerusakan 34 rumah rusak berat, 3 rumah rusak sedang, dan 286 rumah rusak ringan, serta 1 unit pasar dan 1 unit ruko rusak berat.

Badko HMI Maluku Utara mengapresiasi langkah cepat BPBD bersama TNI, Polri, Basarnas, Dinas Sosial, Kominfo, PLN, dan unsur terkait lainnya yang telah melakukan evakuasi dan penanganan darurat, termasuk penyaluran bantuan awal berupa 1 ton beras dan 500 dus mi instan. Namun demikian, kondisi di lapangan masih sangat memprihatinkan.

“Curah hujan masih tinggi, jaringan listrik dan komunikasi terputus di sejumlah wilayah, serta warga mengungsi di rumah penduduk, sekolah, dan balai desa. BMKG juga memprediksi cuaca ekstrem masih berpotensi terjadi hingga 11 Januari 2026,” ungkap Akbar.

“Situasi ini membutuhkan intervensi nasional yang serius, bukan hanya bantuan simbolik. Kami mendesak DPR RI Komisi VIII untuk menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran secara nyata, serta BNPB untuk memperkuat respons darurat di lapangan,” lanjut Akbar.

Badko HMI Maluku Utara juga mendorong Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat segera menetapkan status tanggap darurat, sebagaimana rekomendasi BPBD, serta memastikan pemenuhan kebutuhan mendesak masyarakat, seperti tenda pengungsian, makanan siap saji, selimut, perlengkapan bayi, dan kebutuhan dasar lainnya.

“Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi, dan negara tidak boleh absen ketika bencana melanda wilayah kepulauan seperti Maluku Utara yang kerap luput dari perhatian pusat,” pungkas Akbar.