HARIAN NEGERI, Jakarta - Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN Wihaji menegaskan layanan kontrasepsi Keluarga Berencana (KB) gratis dan serentak tahun 2026 akan diprioritaskan bagi keluarga kurang mampu, terutama kelompok masyarakat dalam kategori Desil 1 dan Desil 2.

"Prioritaskan kepada warga yang membutuhkan, khususnya Desil 1-4. Yang mandiri Insya Allah bisa, tetapi kita usahakan yang Desil 1-2. Semua gratis, ada vasektomi, tubektomi, pil, suntik, implan," kata Wihaji saat Kick Off Layanan KB Serentak yang diikuti secara daring dari Jakarta, Senin.

Program layanan KB gratis tersebut digelar dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional (Harganas) yang jatuh pada 29 Juni 2026. Menurut Wihaji, program ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunan keluarga yang berkualitas.

Ia menjelaskan, kelompok masyarakat rentan perlu menjadi prioritas karena kehamilan yang tidak direncanakan berpotensi memengaruhi kondisi kesehatan ibu dan anak, kemampuan ekonomi keluarga, serta kualitas pengasuhan anak.

Layanan kontrasepsi yang diberikan secara gratis mencakup berbagai metode, mulai dari pil, suntik, implan, hingga metode kontrasepsi permanen seperti vasektomi dan tubektomi. Program tersebut dinilai sebagai salah satu langkah strategis dalam mendukung upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Wihaji menegaskan bahwa Program KB bukanlah upaya membatasi angka kelahiran secara paksa, melainkan memberikan hak kepada masyarakat untuk merencanakan jumlah dan jarak kelahiran anak sesuai dengan kondisi masing-masing keluarga.

"Ini bagian dari pesan Presiden yang berkenaan dengan penciptaan SDM yang lebih kuat," ujarnya.

Menurut data BKKBN, terdapat sekitar 46 juta keluarga di Indonesia yang memiliki pasangan usia subur. Kondisi tersebut menjadikan program KB tetap relevan untuk membantu keluarga merencanakan kehidupan yang lebih sehat dan sejahtera.

Wihaji menambahkan bahwa program KB juga penting untuk melindungi kesehatan reproduksi perempuan tanpa mengurangi kesempatan mereka untuk beraktivitas dan bekerja.

"Perempuan tetap bisa bekerja, tetapi tidak mengurangi hak juga untuk kebutuhan reproduksi. Harus dijaga supaya kesehatan dan ekonomi tidak terganggu. Hari ini kita memastikan KB ini masih penting, khususnya KB pascapersalinan. Rata-rata saya keliling Indonesia, anak ketiga sampai kelima disebabkan karena kebobolan," katanya.

Ia mengingatkan bahwa peningkatan angka kelahiran yang tidak terencana berpotensi meningkatkan angka kematian ibu, angka kematian bayi, serta prevalensi stunting. Selain itu, beban subsidi yang harus ditanggung negara juga dapat semakin besar apabila pertumbuhan penduduk tidak diimbangi dengan perencanaan keluarga yang baik.

"Kalau kita hitung, program ini luar biasa memberikan kontribusi pada negara. Ini memang tidak kelihatan seperti membangun jalan atau rumah sakit, tetapi kontribusinya sangat nyata bagi bangsa dan negara," ujar Wihaji.

Melalui layanan KB gratis serentak tahun 2026, pemerintah berharap semakin banyak keluarga Indonesia dapat merencanakan kehidupan berkeluarga secara sehat, sejahtera, dan berkelanjutan guna mendukung terwujudnya generasi Indonesia yang berkualitas.