HARIAN NEGERI, Jakarta - Masyarakat kini tak perlu lagi mengantre panjang di kantor pos untuk menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kesejahteraan Sosial (Kesra). Melalui sistem digital yang diterapkan pemerintah, proses penyaluran bantuan kini berjalan lebih cepat, aman, dan manusiawi.
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyampaikan bahwa langkah ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk memudahkan masyarakat penerima manfaat serta memastikan bantuan tersalurkan tepat sasaran, termasuk ke wilayah terpencil dan sulit dijangkau.
“Sekarang para penerima bansos tidak perlu lagi antre panjang karena sudah menggunakan sistem undangan, sehingga prosesnya lebih cepat dan tertib,” ujar Meutya saat meninjau Kantor Layanan Pos Universal (LPU) Blahkiuh, Kabupaten Badung, Bali, Minggu (2/11/2025).
Ia menegaskan, pemerintah menjamin setiap penerima manfaat akan tetap mendapatkan haknya, bahkan jika mereka tidak dapat hadir langsung ke lokasi pembagian bantuan.
“Tidak boleh ada satu pun keluarga penerima manfaat yang terlewat. Bila penerimanya tidak bisa hadir karena alasan tertentu, bantuan akan diantar langsung ke rumahnya,” tegas Meutya.
Dari total 35 juta keluarga penerima manfaat, sekitar 17–18 juta keluarga akan menerima bantuan melalui PT Pos Indonesia.
Dengan skala penerima yang besar, PT Pos Indonesia dituntut untuk memaksimalkan digitalisasi layanan agar penyaluran bantuan dapat berlangsung lebih efisien dan lancar.
“Dengan jumlah penerima sebanyak itu, sistem digital menjadi kunci agar distribusi bantuan berjalan tanpa hambatan,” jelas Meutya.
Ia juga berpesan agar PT Pos Indonesia terus memberikan layanan cepat, ramah, dan penuh empati kepada masyarakat penerima manfaat.
“Kita harus terus menyapa masyarakat dengan empati dan melayani dengan hati,” ujarnya.
Sementara itu, Plt. Direktur Utama PT Pos Indonesia, Haris, mengatakan bahwa perusahaan telah bertransformasi dari sekadar pengirim surat menjadi perusahaan logistik modern dan penyedia layanan keuangan digital, termasuk dalam penyaluran bantuan sosial pemerintah.
Dengan sistem terintegrasi yang kini diterapkan, penerima bantuan cukup datang ke kantor pos membawa surat undangan dengan barcode khusus yang dikirim ke alamat masing-masing serta identitas pribadi untuk verifikasi.
“Petugas kami akan melakukan pengecekan melalui aplikasi, dan jika datanya sesuai, bantuan akan langsung disalurkan,” terang Haris.
Tinggalkan komentar
Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang wajib diisi ditandai *
Top Story
Ikuti kami