HARIANNEGERI,Sorong - Belum adanya perkembangan terbaru kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan baju dinas anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPR) Papua Barat Daya yang ditangani pihak Polresta Sorong Kota, membuat sejumlah elemen masyarakat termasuk Dewan Adat Papua (DAP) menyoroti hal itu.

Sekretaris DAP, Agustinus Daniel Safisa, kepada awak media di Sekretariat DAP menyatakan kasus dugaan korupsi tersebut sudah sangat terang benderang, namun hingga saat ini belum ada penetapan tersangka meski kepolisian sudah memeriksa sejumlah saksi.

Ia menilai bahwa munculnya kasus dugaan korupsi merupakan cerminan dari lemahnya tata kelola dan integritas di wilayah pemerintahan provinsi yang menginginkan pemerintahan bersih, apalagi pemerintah Provinsi Papua Barat Daya perlu meletakkan pondasi kuat bagi generasi mendatang.

"Sebenarnya ini adalah momentum awal yang sangat penting bagi Papua Barat Daya untuk membangun tata kelola pemerintahan bersih dan transparan. Olehnya kami mendesak Kapolda Papua Barat Daya agar memberikan perhatian serius dan memprioritaskan kasus ini. Jika tidak ditangani secara cepat dan tuntas, tentunya akan menimbulkan preseden buruk bagi keberlangsungan provinsi ini,” ujar Agustinus, Rabu (30/4/2025).

Menurutnya, sebagai provinsi baru, Papua Barat Daya harus dijaga dan ditata bersama oleh seluruh elemen masyarakat, termasuk aparat hukum, agar tidak tercoreng oleh tindakan yang merugikan publik. 

Ia menambahkan bahwa jika Kapolda tidak merespons secara serius, DAP akan melaporkan kasus ini hingga ke tingkat Mabes Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kami siap mengawal kasus ini sampai tuntas, bahkan bila perlu kami akan membawa laporan ke Jakarta, langsung ke Kapolri dan KPK. Karena kami ingin memastikan ada rasa keadilan dan ada efek jera bagi siapa pun yang menyalahgunakan jabatannya demi kepentingan pribadi,” lanjutnya.

Sementara Ketua DPD Generasi Muda Pejuang Hak Adat Papua (Gempha) Papua Barat Daya, Roger Mambraku, turut menyayangkan kasus ini. 

Ia mengungkapkan rasa kecewa atas tercemarnya integritas lembaga legislatif di tengah harapan besar masyarakat terhadap provinsi baru.

“Kami merasa miris. Provinsi ini baru saja lahir, jangan sampai dinodai oleh perilaku-perilaku yang tidak bertanggung jawab. Kami akan terus kawal dan pastikan kasus ini terang benderang, agar menjadi efek jera bagi siapa pun yang terlibat,” pungkas Roger.