HARIAN NEGERI - Jakarta, Senin (5/1/2025), Eksekutif Nasional Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EN-LMND) Indonesia, secara tegas mengutuk dan mengecam keras agresi militer serta penculikan terhadap Presiden Republik Bolivarian Venezuela, Nicolás Maduro Moros, oleh Imprealis Amerika Serikat. 

Tindakan ini bukanlah langkah menuju demokrasi, melainkan sebuah kudeta neokolonial yang secara terbuka menginjak-injak kedaulatan bangsa dan hak menentukan nasib sendiri rakyat Venezuela.

IMPERIALISME MODERN DAN DOKTRIN MONROE 

Pernyataan Presiden AS Donald Trump yang secara terbuka menyatakan akan "menjalankan pemerintahan Venezuela" dan menegaskan kembali "hak" dominasi AS atas belahan bumi Barat merupakan bangkitnya Doktrin Monroe . Retorika "America First" hanya kamuflase untuk agenda kejahatan perang guna mengamankan kepentingan ekonomi, terutama akses terhadap cadangan minyak terbesar dunia di Venezuela. Ini adalah puncak dari praktek imperialisme modern yang telah berlangsung bertahun-tahun melalui blokade ekonomi, sanksi, dan destabilisasi politik.

Intervensi militer langsung ini menciptakan preseden berbahaya yang mengancam kedaulatan seluruh negara-negara Dunia Selatan. Dengan menculik kepala negara yang sah, AS telah melangkahi semua norma hukum internasional dan Piagam PBB, memperlakukan Amerika Latin sebagai halaman belakangnya sendiri. Sikap dunia yang terbelah antara yang mengutuk dan yang mendukung memperlihatkan rapuhnya tatanan global saat ini.

SERUAN UNTUK AKSI DAN SOLIDARITAS

Konsistensi dan perjuangan LMND yang berdiri di atas nilai-nilai anti-imperialisme, sosialisme indonesia, hak asasi manusia, kami menyerukan kepada Komunitas Internasional & Pemerintah Indonesia:

  1. PBB, CELAC, dan Gerakan Non-Blok harus segera mengambil langkah konkret dan tegas untuk menghentikan agresi, melindungi rakyat sipil Venezuela, serta menolak segala bentuk intervensi AS.
  2. Pemerintah Indonesia harus konsisten menjalankan politik luar negeri bebas-aktif yang sejati, bukan sekadar retorika. Kami mendesak pemerintah untuk:
  • Secara tegas menolak dan mengutuk agresi serta penculikan ini sebagai pelanggaran kedaulatan di moment penetapan presiden dewan HAM PBB 8 Januari 2026 di jenewa nanti.
  • Memimpin upaya diplomasi perdamaian, termasuk PBB dan kelompok negara Global South, untuk mencari penyelesaian damai melalui dialog multilateral.

“Hancurkan imprealisme” Bebaskan Presiden Maduro! Hentikan segala upaya pendudukan! Hentikan upaya ekosida dan genosida di venzuela!

Hormat kami,

Eksekutif Nasional-Bidang Hubungan Internasional Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EN-LMND).