HARIAN NEGERI, Jakarta - Kelangkaan LPG 3 kilogram (kg) menjadi sorotan di media sosial. Masyarakat di berbagai wilayah kini kesulitan mencari gas LPG 3 kg di warung-warung eceran.

Alih-alih bisa membeli dengan mudah di pengecer terdekat, warga kini harus berburu ke agen atau pangkalan resmi untuk mendapatkan gas elpiji tersebut.

Kelangkaan tersebut tidak terjadi begitu saja, ini adalah imbas dari kebijakan pemerintah yang melarang pengecer eceran menjual LPG 3 kg mulai 1 Februari 2025.

Pemerintah menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk mengatur distribusi LPG 3 kg agar lebih terkendali dan tepat sasaran. Dengan mengharuskan konsumen membeli langsung ke pangkalan resmi,

Diharapkan LPG 3 kg dapat didistribusikan sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan. Selain itu, kebijakan ini juga ditujukan untuk mencegah praktik penimbunan dan memastikan LPG 3 kg benar-benar sampai ke tangan masyarakat yang membutuhka (detikinet)

Andi leo, Direktur Gerakan Pemuda Mahasiswa Nasional (GAANAS), mengatakan sangat menyayangkan kebijakan pemerintah yang dianggap nya masih prematur namun tetap dipaksakan tanpa mengkaji dampak dari kebijakan tersebut

"Pemerintah seperti sudah kehilangan nalar dan solusi dalam menerapkan kebijakan, terbukti dengan kebijakan yang di keluarkan malah membuat masyarakat resah dan tidak kondusip hanya gara-gara peraturan yang melarang lpg 3kg tidak boleh di jual eceran," kata Direktur Andi saat ditemui tim HarianNegeri.com, Selasa (4/2/2025).

Direktur Andi menambahkan, maksud pemerintah itu sebenarnya bagus untuk mengkontrol harga lpg agar sesuai dan tidak membebankan masyarakat, namun di tengah prosesnya pemerintah seperti lupa untuk mengkaji kebijakan tersebut terlebih dahulu.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pun menjadi trending topik atas kemelut yang terjadi mengenai yang terjadi di lapangan, mulai dari masyarakat sulit mendapatkan LPG antri yang panjang sampai keributan dimasyarakat, hal yang seharusnya tidak terjadi.

Untungnya Presiden Prabowo gerak cepat untuk memberlakukan kembali LPG boleh di jual di pengecer, untuk meminimalisir kegaduhan di masyarakat karena kebijakan yang masih prematur tersebut.

"Bahlil Lahadalia bagi kami adalah salah satu menteri yang dianggap kontroversial dari mulai kebijakannya, gelar doktor beliau yang ditangguhkan, kasus dugaan pencabutan izin tambang, dugaan KDRT kepada istri muda, dugaan foto viral dengan mirasnya dan lain-lain," ucap Andi.

Direktur Andi melanjutkan, maka dari itu kami dari GAANAS Meminta Presiden RI, Prabowo untuk segera mengevaluasi dan mencopot beliau selaku Menteri ESDM, serta meminta BL untuk segera mengundurkan diri, sebelum terjadinya lagi kebijakan - kebijakan yang membuat gaduh di masyarakat.