HARIAN NEGERI, Jakarta - Gerakan Pemuda Mahasiswa Sumatera Selatan (GAASS) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap Ketua KONI Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) terkait dugaan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam pengelolaan dana hibah APBD Perubahan 2024 sebesar Rp 10 miliar.

Ketua Umum GAASS, Andi Leo menyatakan telah menemukan sejumlah kejanggalan dalam pengelolaan anggaran KONI Sumsel yang berpotensi melibatkan praktik KKN.

"Kami menyoroti kurangnya transparansi dalam penggunaan dana hibah yang jumlahnya cukup besar tersebut, sehingga membuat masyarakat merasa ada kejanggalan," kata Andi dalam keterangan tertulisnya, Senin (10/3/2025).

Ketua Andi menekankan pentingnya agar pengelolaan dana hibah tersebut diungkap secara transparan.

“Kami ingin tahu untuk apa anggaran itu digunakan dan siapa pihak yang memberikan bantuan. Apakah ada keterlibatan pihak tertentu, ataukah ini benar-benar dana yang dapat dipertanggungjawabkan?” ujarnya.

Ketua GAASS menegaskan bahwa publik berhak mengetahui sejauh mana dana tersebut telah digunakan untuk mendukung pengembangan olahraga di Provinsi Sumsel.

"Kejelasan mengenai alokasi anggaran ini, sangat penting untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan yang merugikan masyarakat," tuturnya.

Ketua GAASS menyebutkan agar KPK segera turun tangan untuk mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan dana hibah ini demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

"Ini baru langkah pertama, jika memang tidak di indahkan maka kami juga akan gelar aksi di Kejagung RI," tutupnya.