HARIAN NEGERI - ‎​Jakarta, Pimpinan Wilayah Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (PW Hima Persis) DKI Jakarta mengajak seluruh pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan serta mengedepankan informasi resmi dalam menyikapi berbagai isu yang berkembang di ruang publik.

‎​Ajakan tersebut disampaikan menyusul beredarnya informasi mengenai dugaan kedatangan sejumlah personel TNI ke Markas Polda Metro Jaya yang dikaitkan dengan penanganan suatu perkara. 

Informasi tersebut telah dibantah oleh Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen Muhammad Nas. ‎​"Tidak benar TNI mendatangi Polda," kata Brigjen Muhammad Nas, Kamis (9/7).

‎​‎​Ketua PW Hima Persis DKI Jakarta, Ihsan Abdul Haq, menyatakan bahwa pihaknya sangat mendorong keberanian dan ketegasan Polda Metro Jaya dalam melakukan usaha penegakan hukum, khususnya dalam memberantas para pelaku korupsi tanpa pandang bulu. Menurutnya, langkah berani ini harus didukung penuh oleh seluruh lapisan masyarakat.

Terkait isu yang beredar, Ihsan juga mengatakan masyarakat sebaiknya tidak terburu-buru menarik kesimpulan terhadap informasi yang belum terverifikasi. Menurutnya, setiap informasi yang beredar perlu disikapi secara bijaksana dengan mengacu pada keterangan resmi dari instansi yang berwenang.

‎​Ia menilai proses penegakan hukum korupsi harus diberikan ruang untuk berjalan sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa dipengaruhi spekulasi maupun tekanan dari pihak mana pun.

‎​"Setiap proses hukum harus dihormati. Kami mengapresiasi keberanian Polda Metro Jaya dalam mengusut tuntas kasus korupsi, dan masyarakat perlu mengedepankan informasi resmi serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi," ujar Ihsan Abdul Haq melalui keterangan rilisnya, Kamis (9/7).

‎​Prinsip Kesamaan di Hadapan Hukum

‎​Menurutnya, prinsip kesamaan di hadapan hukum (equality before the law) harus menjadi landasan utama. Karena itu, setiap perkara korupsi harus diproses secara profesional berdasarkan alat bukti serta ketentuan hukum yang berlaku tanpa membedakan latar belakang, jabatan, maupun institusi pihak yang berkaitan dengan perkara.

‎​Ihsan juga menekankan pentingnya menjaga independensi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Ia berharap seluruh institusi negara menghormati kewenangan masing-masing sehingga proses penyidikan terhadap para koruptor dapat berlangsung secara objektif, profesional, dan sesuai prosedur hukum.

‎​"Kami berharap seluruh pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan serta memberikan ruang kepada aparat penegak hukum di Polda Metro Jaya untuk bekerja secara independen sesuai kewenangannya," katanya.

‎​Ia menambahkan, dukungan terhadap penegakan hukum yang objektif kepada pelaku korupsi merupakan bagian dari upaya memperkuat supremasi hukum sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

‎​Edukasi dan Pengawasan Publik

‎​Selain itu, Ihsan mengingatkan agar masyarakat tidak ikut menyebarkan informasi yang belum dipastikan kebenarannya karena berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dan spekulasi di ruang publik. Menurutnya, sikap kritis dalam mengawal kasus korupsi perlu diimbangi dengan verifikasi informasi melalui sumber resmi.

‎​Dalam pandangannya, pengawasan publik terhadap jalannya penegakan hukum tetap penting sebagai bagian dari akuntabilitas. Namun, pengawasan tersebut harus dilakukan secara proporsional dengan tetap menghormati proses hukum yang sedang berlangsung.

‎​Ia berharap seluruh elemen masyarakat turut menjaga situasi tetap kondusif dan mendukung penegakan hukum yang profesional sehingga setiap perkara korupsi dapat diselesaikan berdasarkan fakta, alat bukti, dan ketentuan hukum yang berlaku.