HARIAN NEGERI, Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia menggelar siaran pers pada Selasa (14/4/2026) terkait kondisi dan prospek ekonomi nasional di tengah dinamika global yang kian menantang.

Di tengah meningkatnya tensi geopolitik global dan dampak konflik di kawasan Timur Tengah terhadap stabilitas perekonomian dunia, kepercayaan investor global terhadap fundamental ekonomi Indonesia tetap terjaga.

Hal ini tercermin dari dua pengakuan internasional yang dirilis dalam waktu kurang dari sepekan oleh lembaga multilateral dan penyedia indeks global. Asian Development Bank (ADB) dalam laporan Asian Development Outlook April 2026 memproyeksikan ekonomi Indonesia tumbuh stabil sebesar 5,2% pada 2026 dan 2027, meningkat dari realisasi 5,1% pada 2025.

Proyeksi tersebut menempatkan Indonesia di atas rata-rata pertumbuhan kawasan Asia Tenggara yang diperkirakan sebesar 4,7% pada 2026. ADB menilai ketahanan ekonomi Indonesia ditopang oleh kuatnya permintaan domestik, inflasi yang tetap terkendali di kisaran 2,5%, serta kebijakan moneter yang terkalibrasi dengan baik.

Dari sisi domestik, pertumbuhan ekonomi pada awal 2026 didorong oleh peningkatan konsumsi rumah tangga yang dipengaruhi momentum Ramadan dan Idulfitri, meningkatnya produktivitas sektor pertanian, serta berlanjutnya pembangunan infrastruktur. Selain itu, partisipasi sektor swasta dalam investasi hilirisasi dan arus masuk Penanaman Modal Asing (PMA) yang solid turut memperkuat stabilitas ekonomi nasional.

Pada saat yang hampir bersamaan, FTSE Russell menegaskan tetap mempertahankan status pasar modal Indonesia sebagai Secondary Emerging Market dan tidak memasukkan Indonesia ke dalam Watch List untuk potensi penurunan status. Keputusan ini mencerminkan kepercayaan global terhadap stabilitas dan prospek pasar keuangan Indonesia.

FTSE Russell juga mencatat kemajuan dalam reformasi struktural pasar modal Indonesia, termasuk peningkatan transparansi kepemilikan saham, perluasan klasifikasi investor menjadi 39 kategori, penetapan batas minimum free floatsebesar 15%, serta penerapan mekanisme High Shareholding Concentration (HSC) sebagai sistem peringatan dini bagi investor.

Status Indonesia yang sejajar dengan negara besar seperti Tiongkok dan India dalam klasifikasi FTSE menunjukkan bahwa pasar modal nasional terus bergerak menuju standar tata kelola dan transparansi kelas dunia. Penilaian tersebut turut diapresiasi oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai bukti bahwa reformasi yang berjalan menunjukkan progres yang positif dan kredibel di mata global.

Pemerintah memandang kedua pengakuan internasional ini sebagai validasi atas konsistensi kebijakan makroekonomi yang ditempuh, yakni menjaga daya beli masyarakat, memperkuat fondasi fiskal, menjaga kredibilitas moneter, serta melanjutkan reformasi struktural sektor keuangan.

Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian akibat konflik geopolitik, volatilitas harga energi, dan ketegangan perdagangan internasional, Indonesia menunjukkan bahwa stabilitas fundamental domestik tetap menjadi jangkar utama dalam menjaga kepercayaan investor jangka panjang.

Ke depan, Pemerintah berkomitmen untuk terus mengakselerasi reformasi ekonomi dan memperkuat ketahanan nasional, termasuk dalam menghadapi review berkala FTSE Russell pada Juni 2026 serta penilaian dari MSCI pada Mei 2026, guna memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan adaptif terhadap berbagai tantangan global.