Oleh: Yudi Latif

Saudaraku, di banyak negeri pascakolonial, kemerdekaan datang lebih cepat daripada kesiapan untuk mengelolanya. Ketika institusi masih lemah, perebutan kekuasaan tak terkendali dan sumber daya sulit diubah menjadi kesejahteraan. Akibatnya, banyak negara baru terjebak dalam kekacauan atau stagnasi.

Di tengah pola itu, Seretse Khama, Presiden pertama Botswana sejak kemerdekaan pada 1966, memilih jalan berbeda. Di awal kepemimpinannya, ia mewarisi negara yang miskin: infrastruktur minim, birokrasi ringkih, dan sumber daya manusia terbatas; pendidikan rendah, jaringan jalan terbatas, dan kapasitas administrasi hampir belum terbentuk.

Khama memahami bahwa pembangunan harus bertumpu pada negara yang mampu bekerja. Karena itu, prioritas awalnya adalah membangun institusi. Birokrasi diperkuat, administrasi publik ditata, dan rekrutmen aparatur dilakukan berdasarkan kompetensi. Karena keterbatasan tenaga terdidik, negara mengirim banyak pemuda belajar ke luar negeri dan menyiapkan kader lokal untuk menggantikan struktur administrasi kolonial secara bertahap.

Ia juga membangun sistem perencanaan dan anggaran secara disiplin. Setiap program pembangunan disusun dalam rencana nasional dan disesuaikan dengan kapasitas fiskal, sehingga negara tidak terjebak pada proyek politik jangka pendek.

Ujian besar datang ketika berlian ditemukan beberapa tahun setelah kemerdekaan. Di banyak negara, kekayaan alam berubah menjadi sumber konflik dan perebutan rente. Botswana memilih jalan berbeda: sumber daya mineral ditegaskan sebagai milik negara dan hasilnya digunakan untuk kepentingan publik.

Khama menolak dua ekstrem sekaligus: nasionalisasi penuh yang belum siap secara kapasitas, dan penyerahan total kepada perusahaan asing. Ia memilih kemitraan pragmatis dengan De Beers melalui perusahaan patungan Debswana, sehingga negara tetap memegang kendali strategis sekaligus memperoleh akses teknologi dan pasar global.

Yang menentukan bukan hanya besarnya pendapatan, tetapi cara menggunakannya. Hasil berlian tidak dijadikan alat patronase politik, melainkan dialirkan untuk membangun jalan, sekolah, rumah sakit, dan layanan dasar. Kekayaan alam diubah menjadi investasi jangka panjang dalam manusia dan infrastruktur.

Disiplin fiskal dijaga ketat. Saat pendapatan meningkat, negara tidak memperluas belanja secara berlebihan. Sebagian pendapatan disimpan dan diinvestasikan, sementara pengeluaran diarahkan pada sektor produktif dan berkelanjutan.

Stabilitas politik juga menjadi fondasi penting. Ketika banyak negara Afrika mengalami kudeta dan konflik, Botswana mempertahankan pemerintahan konstitusional dan pemilu yang relatif stabil. Otoritas sipil tetap mengendalikan militer, tak membiarkan militer berkembang sebagai kekuatan politik tersendiri. Persaingan elite berjalan dalam koridor institusi yang disepakati.

Modernisasi tidak memutus hubungan dengan tradisi. Forum musyawarah lokal seperti Kgotla tetap digunakan sebagai ruang dialog antara negara dan masyarakat, sehingga pembangunan memiliki legitimasi sosial yang kuat.

Dari rangkaian itu, Botswana tumbuh dari salah satu negara termiskin menjadi salah satu ekonomi paling stabil di Afrika. Kekayaan berlian yang di banyak tempat menjadi sumber konflik justru menjadi fondasi pembangunan.

Di situlah makna kepemimpinan Seretse Khama: bukan pada janji perubahan besar, melainkan pada kemampuan membangun institusi yang menjaga arah pembangunan. Ia memahami bahwa kekayaan alam tidak berarti apa-apa tanpa negara yang mampu mengelolanya, sementara negara yang kuat dapat mengubah sumber daya menjadi kemajuan jangka panjang.

Pada akhirnya, Botswana memberi pelajaran sederhana: kemajuan bukan terutama ditentukan oleh potensi kekayaan alam, melainkan oleh kemampuan negara mengelola kekuasaan dan sumber daya tanpa kehilangan arah. Warisan terbesar Khama bukanlah penemuan berlian, melainkan institusi yang membuat kekayaan alam itu menjadi modal maslahat bagi kesejahteraan dan kemajuan bangsanya.