HARIAN NEGERI - Jakarta, Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Peradah DKI Jakarta menegaskan bahwa Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) harus menjadi motor penggerak umat Hindu di seluruh Indonesia. 

Ketua DPP Peradah DKI Jakarta I Gede Sulastrawan, mengatakan kedepan PHDI tidak cukup hanya menjalankan fungsi administratif dan seremonial, tetapi juga harus menjadi pusat konsolidasi umat, penguatan nilai-nilai dharma, pengembangan sumber daya manusia Hindu, serta menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga kerukunan, kebhinekaan, dan pembangunan bangsa.

Hal tersebut diungkapkan merespon hasil survei yang dilaksanakan Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Peradah Indonesia mengenai pemetaan figur-figur yang dinilai berpotensi memimpin Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Pusat pada periode mendatang. 

Survei tersebut memotret aspirasi umat Hindu terhadap sosok yang diharapkan mampu melanjutkan estafet kepemimpinan organisasi keagamaan tertinggi umat Hindu di Indonesia.

Berdasarkan hasil survei yang melibatkan 1.200 responden dari berbagai daerah di Indonesia, muncul sejumlah figur nasional dengan latar belakang yang beragam, mulai dari tokoh sipil, akademisi, profesional, hingga aparatur negara. 

Keragaman tersebut dinilai mencerminkan besarnya harapan umat agar PHDI dipimpin oleh sosok yang mampu menjaga stabilitas organisasi sekaligus menghadirkan semangat pembaruan di tengah dinamika kehidupan beragama dan kebangsaan.

"Survei ini bukan sekadar angka. Ini adalah cerminan kerinduan umat Hindu akan hadirnya pemimpin yang tidak hanya cakap dalam mengelola organisasi, tetapi juga memiliki kedalaman spiritual, integritas moral, serta kemampuan merangkul seluruh elemen umat. Momentum Mahasabha harus menjadi ruang untuk melahirkan pemimpin yang visioner, inklusif, dan memiliki arah gerak yang jelas bagi kemajuan umat Hindu di Indonesia," ujar Sulastrawan, Senin (13/07/2026). 

Menurutnya, PHDI ke depan harus tampil sebagai motor penggerak umat Hindu di seluruh Indonesia. Organisasi tidak cukup hanya menjalankan fungsi administratif dan seremonial, tetapi juga harus menjadi pusat konsolidasi umat, penguatan nilai-nilai dharma, pengembangan sumber daya manusia Hindu, serta menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga kerukunan, kebhinekaan, dan pembangunan bangsa.

Sulastrawan menegaskan sedikitnya terdapat lima kriteria utama yang harus dimiliki calon Ketua Umum PHDI Pusat. Pertama, memiliki integritas, rekam jejak, dan komitmen pengabdian yang baik terhadap umat. Kedua, memiliki kapasitas dan kapabilitas, baik dari sisi spiritual, kepemimpinan, maupun keilmuan. 

Ketiga, memiliki empati, kemampuan berkomunikasi, dan mampu menyatukan berbagai elemen umat Hindu. Keempat, inovatif dan adaptif dalam menghadapi perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai luhur Hindu. Kelima, mampu menjadi teladan dalam sikap, perilaku, dan pengabdian sehingga dapat menjadi panutan bagi umat Hindu di seluruh Indonesia.

Ia menilai kepemimpinan PHDI ke depan akan menghadapi tantangan yang semakin kompleks, mulai dari pembinaan generasi muda, penguatan moderasi beragama, transformasi digital organisasi, hingga peningkatan peran umat Hindu dalam pembangunan nasional. Karena itu, dibutuhkan sosok pemimpin yang mampu menjawab tantangan tersebut dengan visi yang jelas dan semangat kolaborasi.

Melalui rilis hasil survei ini, Sulastrawan mengajak seluruh umat Hindu untuk mengawal pelaksanaan Mahasabha PHDI Pusat agar berlangsung secara damai, demokratis, objektif, dan menjunjung tinggi nilai-nilai dharma. 

Perbedaan pilihan hendaknya disikapi sebagai dinamika yang sehat dengan mengedepankan adu gagasan, rekam jejak, dan kapasitas kepemimpinan, bukan sentimen terhadap individu maupun kelompok.

"Harapan kami, Mahasabha PHDI Pusat dapat melahirkan pemimpin yang mampu memperkuat persatuan umat, meningkatkan kepercayaan publik terhadap organisasi, serta menjadikan PHDI sebagai motor penggerak umat Hindu yang semakin berdaya, maju, dan memberi kontribusi nyata bagi Indonesia," tutup Sulastrawan.