HARIAN NEGERI, Jakarta - Dalam rangka menyambut Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026, Ketua III Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pelajar (PMP) Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia (PB PII), Risko Hardi, menyerukan kepada seluruh Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah untuk melakukan konsolidasi gerakan melalui Teknis Lapangan (Teklap) dan aksi serentak.
Seruan ini mengusung tema:
“Refleksi Hardiknas: Melawan Rezim Pelanggar Konstitusi, Wujudkan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.”
Baca Juga :
Kecam Pernyataan Amien Rais, Ketua Harian Perisai Prabowo: Tendensius dan Menyesatkan Opini Publik
Dalam keterangannya kepada media pada Jumat (1/5/2026), Risko menegaskan bahwa arah kebijakan pendidikan saat ini dinilai menyimpang dari amanat konstitusi.
“Kesalahan terbesar negara di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto adalah memprioritaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) lebih besar dibandingkan anggaran pendidikan, seperti tunjangan guru, Dana BOS, LPDP, KIP, dan PIP. Hal ini tidak sesuai dengan mandat konstitusi yang mengamanatkan alokasi 20 persen untuk sektor pendidikan,” ujar Risko.
Sebagai bentuk sikap dan tuntutan, PB PII menyampaikan beberapa poin berikut:
Tuntutan:
- Mencabut program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari pos anggaran pendidikan.
- Mengembalikan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% sesuai amanat konstitusi.
- Melakukan perbaikan terhadap infrastruktur sekolah yang rusak.
- Menghentikan pembangunan fasilitas yang tidak prioritas seperti dapur mewah.
- Melakukan audit total terhadap Badan Gizi Nasional.
- Menghentikan distribusi makanan yang berisiko terhadap kesehatan siswa.
Ketua Risko juga menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) agar tetap berpihak pada kepentingan pelajar dan masa depan pendidikan Indonesia.
Gerakan ini diharapkan menjadi momentum konsolidasi nasional pelajar dalam memperjuangkan keadilan pendidikan serta memastikan negara hadir sesuai amanat konstitusi.
Komentar