HARIAN NEGERI - Bogor, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Pimpinan Pusat Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (PP KMHDI) merespon positif pantikan sekaligus tantangan yang dilontarkan Wakil Menteri Pariwisata RI, Ni Luh Puspa, dalam pembukaan Rakernas XIV KMHDI di Bogor, Kamis (16/7/2026).

Ketua Departemen Pendidikan dan Kebudayaan PP KMHDI, I Dewa Gede Darma Permana, S.Pd., M.Pd., menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan program unggulan bernama "KMHDI Mengajar" sebagai senjata utama untuk menjawab persoalan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan agama Hindu di seluruh Indonesia.

"Kami sangat mengapresiasi perhatian Ibu Wamenpar terhadap isu ketimpangan akses pendidikan Hindu, khususnya di wilayah pelosok. Pantikan ini adalah api semangat bagi kami. KMHDI Mengajar memang kami rancang untuk turun langsung menyentuh akar rumput, mendata dan mengisi kekosongan guru agama Hindu, serta memastikan anak-anak kita di pelosok negeri mendapatkan hak pendidikan," ujar Darma Permana yang juga seorang dosen/akademisi Hindu.

Sekolah Binaan dan Pendataan Masif

Dewa Permana menjelaskan, program KMHDI Mengajar tidak sekadar bersifat seremonial. Program ini akan bermuara pada pembentukan sekolah binaan yang lebih masif dan berkelanjutan. Melalui sekolah binaan ini, KMHDI akan melakukan pendataan secara komprehensif, meliputi jumlah guru agama Hindu, jumlah siswa, dan kondisi sekolah-sekolah di wilayah yang selama ini minim perhatian.

"Kami tidak hanya mengajar lalu pergi. Sekolah binaan ini akan menjadi pusat data dan advokasi kami. Kami ingin memetakan secara riil, di mana saja titik-titik yang membutuhkan bantuan, tidak hanya soal guru, tetapi juga revitalisasi gedung sekolah, sarana prasarana dan peningkatan kesejahteraan para pendidik di sana," tegasnya.

Tantangan Balik untuk Pemerintah

Lebih lanjut, di akhir pernyataannya, Dewa Permana atas nama PP KMHDI menyampaikan sebuah tantangan balik kepada pemerintah. Ia berharap inisiatif murni dari organisasi kemahasiswaan ini mendapat dukungan dan dukungan penuh dari berbagai kementerian terkait.

"Kami dari KMHDI berani memikul tanggung jawab ini. Maka dari itu, kami menantang balik pemerintah, tidak hanya Kementerian Pariwisata, tetapi juga Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, dan seluruh pemangku kepentingan, untuk turut mendukung dan mensupport program KMHDI Mengajar ini. Kolaborasi adalah kunci. Kami siap menjadi garda terdepan, dan kami berharap pemerintah hadir di belakang kami dengan kebijakan dan anggaran yang berpihak," pungkasnya.

Dengan dideklarasikannya KMHDI Mengajar, Rakernas XIV KMHDI di Bogor diharapkan mampu menghasilkan peta jalan yang konkret untuk mewujudkan pemerataan akses pendidikan Hindu yang berkualitas dan berkeadilan di seluruh pelosok Indonesia.