HARIAN NEGERI - TERNATE, Senin (26/1/2026), Proses seleksi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) di wilayah Provinsi Maluku Utara tahun ini menuai kecaman keras. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ternate menilai Panitia Seleksi (Pansel) mengabaikan prinsip transparansi setelah sejumlah peserta kompeten justru dinyatakan gugur.
Ketua Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, dan Kepemudaan (PTKP) HMI Cabang Ternate, Yusril J. Todoku, angkat bicara mengenai kegaduhan ini. Menurutnya, proses seleksi tersebut terindikasi kuat hanya menjadi formalitas demi meloloskan nama-nama tertentu.
“Kami melihat ada kejanggalan besar. Peserta yang memiliki sertifikasi kompetensi nasional, fasih bahasa asing, dan rekam jejak mumpuni di bidang haji justru tereliminasi. Hal ini menimbulkan tanda tanya besar, standar apa yang sebenarnya digunakan oleh Pansel Kemenag Malut?,” tegas Yusril.
Yusril menjelaskan beberapa poin krusial yang menjadi dasar keberatan atas hasil seleksi tersebut Ketidakjelasan Indikator Nilai, Tidak adanya keterbukaan mengenai bobot antara nilai Computer Assisted Test (CAT) dan tes wawancara.
“Pengabaian Sertifikasi Teknis, Pengalaman dan sertifikat keahlian peserta seolah dianggap tidak bernilai di mata tim penguji,” jelasnya.
Yusril juga menduga bahwa terjadinyaAroma Nepotisme sehingga Adanya spekulasi kuat di tengah masyarakat mengenai fenomena "peserta titipan" yang memiliki kedekatan dengan pemegang kebijakan.
"Kami tidak mempermasalahkan siapa yang lolos, asalkan mereka memang layak. Namun, ketika profesionalitas dikalahkan oleh kepentingan tertentu, ini jelas mencederai integritas institusi Kemenag," tambahnya.
Lebih lanjut, Yusril mengungkapkan dampak dari seleksi yang dianggap asal-asalan ini dikhawatirkan akan dirasakan langsung oleh jemaah haji asal Maluku Utara di Tanah Suci kelak.
“Minimnya petugas yang benar-benar menguasai regulasi dan teknis lapangan berisiko menyebabkan kendala koordinasi serta penanganan kondisi darurat bagi jemaah,” lanjutnya.
HMI Cabang Ternate Desak Audit dan Evaluasi
Atas dasar tersebut, HMI Cabang Ternate mendesak agar hasil seleksi ini segera dievaluasi.
“Kami mendesak adanya audit menyeluruh terhadap hasil seleksi PPIH Malut. Jika ditemukan bukti adanya maladministrasi atau kecurangan, proses ini harus dianulir demi menjaga kualitas pelayanan bagi tamu Allah,” tegas Kabid PTKP HMI Cabang Ternate.
HMI Cabang Ternate juga menyayangkan bahwa hingga hari ini, pihak Kantor Wilayah Kementerian Agama Maluku Utara belum memberikan pernyataan resmi terkait mekanisme detail pengguguran para peserta kompeten tersebut.
“Masyarakat kini menanti transparansi nilai untuk membuktikan kredibilitas proses seleksi ini,” tutupnya.

Komentar