HARIAN NEGERI - Donggala, Kawasan Pangan Nusantara (KPN) Dampelas Kab. Donggala telah berjalan dan juga terdapat pembangunan infrastrukturnya sejak di tetapkan dan di resmikan oleh wakil presiden Republik Indonesia. Proyek ini memakan anggaran yg tidak sedikit. 

Berdasarkan program pembangunan yang telah di laksanakan oleh Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah, Pelaksanaan teknis terkait KPN Dampelas telah dibuktikan melalui pembangunan jalan dan juga pembukaan lahan sejak tahun 2023, yaitu berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah tentang struktur Tim Transisi KPN, Ketua Tim Pelaksana adalah Sekertatis Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Progres pembangunan wilayah KPN sejak 2025 mengalami stagnan dan belum memiliki kepastian terkait berkelanjutannya. 

Abtar Abd. Fatta S.KM selaku tokoh pemuda dampelas saat audiensi dengan Sekda Donggala, mempertanyakan keberlanjutan program ini dan sudah berkoordinasi dengan Sekda Donggala.

"Kami sebagai pemuda kecamatan Dampelas mempertanyakan keberlanjutan program ini. Upaya telah kami lakukan yaitu berkoordinasi dan sharing dengan pemerintah daerah. Kami telah berkordinasi dengan Sekda Donggala di ruangannya." ucapnya saat audiensi diruangan sekda donggala pada Selasa (6/5/2025)

Menanggapi aspirasi tersebut Sekda Donggala menyampaikan bahwa keberlangsungan KPN adalah tanggung jawab Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah. 

"Sampai saat ini Pemda Donggala belum bisa melanjutkan karena tidak ada dasar hukum secara teknis yang menjadi dasar Pemda Donggala untuk bergerak sendiri dan mengalokasikan anggaran" Respon Sekda Donggala saat menerima perwakilan pemuda Dampelas.

Bukan hanya itu, Abtar bersama rekan-rekannya dari Dampelas berkoordinasi dengan Kepala Dinas Tanaman Pangan Dan Holtikuktura Provinsi Sulawesi Tengah yakni Nelson Metubun SP., MP., Dimana beliau menyampaikan bahwa keberlanjutan KPN tetap menjadi agenda pembangun Sulawesi Tengah, karena program tersebut adalah program presiden.

"Keberlanjutan KPN tetap menjadi agenda pembangunan Sulawesi Tengah karena Program ini juga adalah program Bapak Presiden kita yang baru, saat ini Kami menunggu ketua tim untuk menggerakan kembali keberlanjutan tersebut" kata Nelson diruangannya saat ditemui para Pemuda Dampelas. 

Dari proses kordinasi yang kami upayakan, Abtar bersama kawan kawan selaku perwakilan Pemuda Dampelas melihat bahwa Tim Transisi KPN nampak tidak serius melanjutkan kegiatan di KPN Dampelas. TIdak hanya itu respon terkait kelanjutan KPN juga datang dari kaum mahasiswa dampelas. Ketua Umum Himpunan mahasiswa Dampelas (HPMD) Septiani Susba Yuska menyatakan bahwa masih menagih keberlanjutan Pembangunan KPN di Kampung Kami, jangan jadikan tanah kami menjadi lahan uji coba dan bangkai kegagalan program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

"Kami Mahasiswa Menagih keberlanjutan Pembangunan KPN di Kampung Kami, Jangan jadikan tanah kelahiran kami hanya menjadi uji coba dan bangkai kegagalan Program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah" Pesannya saat dihubungi awak media melalui via wa.

"Kalau memang tidak di lanjutkan sebaiknya kembalikan lagi hutan kami yang telah habis ditebang oleh pihak yang telah diberi izin oleh Pemerintah Sulteng" tambah Yuska dengan tegas. 

Pemerintah sampai saat ini belum memutuskan bentuk pengelolaan KPN Dampelas apakah akan di kelola Menjadi BLUD, Otorita atau bentuk kelembagaan lain yang sesuai dengan karakteristik KPN Dampelas. 

Ketua Aliansi Mahasiswa Donggala Utara Karimul Hamid mengatakan bahwa pemerintah terlihat tidak serius mengurus KPN. Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa Pemkab masih menunggu tindaklanjut pemprov.

“Pemerintah tidak serius mengurus KPN. ketidak seriusan tersebut terbukti dengan Pemda Donggala menunggu tindak lanjut Pemda provinsi sementara Pemda provinsi menunggu gerakan Pemda kabupaten Donggala,” kata Karimul.

Karimul hamid menilai Model pemerintah seperti ini seakan masih kanak-kanak, dengan menunjukkan bahwa sesama eselon di pemerintahan tidak bisa saling koordinasi. Selain itu kami juga pengen pemerintah serius tanpa di dorong oleh masyarakat. 

“Jika berkoordinasi pun pemerintah tidak bisa dan perlu masyarakat yang mendorong, apa jadinya negeri ini jika pemerintahnya di urus oleh masyarakat, bukan sebaliknya. Kami hanya minta KPN Dampelas di lanjutkan dengan serius agar tidak menambah catatan sejarah program KPN yang mangkrak di Indonesia,” lanjut Karimul

Melalui pertemuan tersebut, Karimul Hamid menambahkan bahwa masih banyak pekerjaan yang harus di selesaikan oleh pemerintah, di wilayah KPN Dampelas, yaitu dari kesesuaian tanah, mendata penerima manfaat, pemberian akses jalan dan lainnya.

“Masih banyak pekerjaan yang harus di selesaikan pemerintah di wilayah KPN Dampelas, di antara kajian kesesuaian tanah untuk pemetaan komoditi dan wilayah tanam, Land Clearing yang baru mencapai 180 Ha dari total luas KPN, data masyarakat penerima manfaat (kelompok tani), akses jalan masih tersisa 16 Km dan jembatan yang belum dibangun, Jalan kantong produksi yang akan mengakses hasil tanaman pangan dan masih banyak lagi,” tutupnya dalam pembicaraan bersama kepala Dinas Tanaman Pangan Dan Holtikuktura Provinsi Sulawesi Tengah yakni Nelson Metubun SP., MP.

Dengan kondisi tersebut masyarakat Dampelas sangat berharap kepastian dan kejelasan terkait kelanjutan program Kawasan Pangan Nusantara, agar program yang sudah berjalan saat ini tidak sia sia. Jika program hanya berhenti sampai disini, sudah dipastikan bahwa apa yang telah dikerjakan tidak memberi manfaat yang maksimal bagi masyarakat sesuai dengan output yang diharapkan diawal program KPN dan hal ini mungkin masuk dalam kategori merugikan keuangan negara.

“Untuk itu kita menanti Program NAMBASO Gubernur Sulteng yang baru dan Program Pangan dari Bupati Donggala yang baru untuk merealisasikan dan mensukseskan Program KPN Dampelas sebagai Pilot Project pengembangan KPN di Kabupaten Donggala dan Provinsi Sulawesi Tengah,” imbuhnya Karimul.