HARIAN NEGERI, Jakarta - Dalam rangka memperingati 110 tahun momentum Zelfbestuur, Pengurus Pusat Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PP SEMMI) mengajak seluruh elemen bangsa untuk kembali merefleksikan makna kedaulatan yang sejati bagi Indonesia.

Bagi PP SEMMI, semangat Zelfbestuur tidak hanya menjadi catatan sejarah perjuangan bangsa, tetapi juga menjadi inspirasi untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara yang berdaulat secara utuh atau kaaffah.

Ketua Umum PP SEMMI, Zulhadi Ariza, menegaskan bahwa nilai utama dari Zelfbestuur adalah kemandirian dalam menentukan arah bangsa tanpa dominasi dan intervensi kekuatan asing, baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun pengelolaan sumber daya nasional.

"Momentum 110 tahun Zelfbestuur harus menjadi pengingat bahwa cita-cita para pendiri bangsa adalah menghadirkan Indonesia yang benar-benar merdeka dan berdaulat. Kedaulatan tidak cukup dimaknai sebatas simbol politik, tetapi juga harus diwujudkan dalam kemampuan negara mengelola kekayaan alam, menyusun kebijakan ekonomi, dan menentukan masa depannya sendiri tanpa tekanan pihak luar," ujar Zulhadi dalam keterangannya, Rabu (17/6/2026).

Menurutnya, Indonesia saat ini masih menghadapi berbagai tantangan struktural yang berpotensi menghambat terwujudnya kedaulatan nasional secara menyeluruh. Ketergantungan terhadap kepentingan ekonomi global, dominasi kelompok tertentu dalam proses pengambilan kebijakan, serta menguatnya praktik oligarki menjadi persoalan serius yang harus segera diatasi.

PP SEMMI memandang bahwa negara harus hadir sebagai representasi kepentingan seluruh rakyat, bukan sekadar menjadi instrumen bagi segelintir elite ekonomi dan politik.

"Kami mendorong pemerintah untuk keluar dari lingkaran oligarki yang mempersempit ruang partisipasi publik dalam menentukan arah pembangunan nasional. Negara harus berdiri tegak di atas kepentingan rakyat, bukan tunduk pada kepentingan kelompok tertentu yang hanya mengejar akumulasi keuntungan," tegasnya.

Zulhadi juga menyoroti fenomena yang disebut PP SEMMI sebagai "seracahnomics", yaitu praktik ekonomi yang hanya berorientasi pada keuntungan jangka pendek, mengabaikan pembangunan industri nasional, memperlebar kesenjangan sosial, serta melemahkan kemandirian ekonomi bangsa.

Menurut PP SEMMI, pola pembangunan semacam ini berisiko menjadikan Indonesia sekadar pasar dan penyedia bahan baku bagi kepentingan global, tanpa mampu meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

"Indonesia tidak boleh terus terjebak dalam model pembangunan yang hanya menghasilkan pertumbuhan statistik, tetapi minim pemerataan dan kedaulatan. Kita membutuhkan paradigma ekonomi yang berpihak pada penguatan industri nasional, kemandirian pangan dan energi, serta pemberdayaan ekonomi rakyat," lanjut Zulhadi.

PP SEMMI menilai bahwa mewujudkan negara yang berdaulat secara kaaffah harus dimulai dengan penguatan demokrasi yang sehat, reformasi tata kelola sumber daya alam, penguatan ekonomi kerakyatan, serta keberanian pemerintah dalam mengambil kebijakan strategis yang berpihak pada kepentingan nasional.

Lebih jauh, PP SEMMI mengajak generasi muda untuk menjadikan semangat Zelfbestuur sebagai energi perjuangan dalam mengawal masa depan Indonesia. Mahasiswa, menurut Zulhadi, memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa kemerdekaan yang telah diperjuangkan para pendahulu tidak kehilangan makna akibat dominasi oligarki dan ketergantungan terhadap kepentingan asing.

"Memperingati 110 tahun Zelfbestuur bukan sekadar mengenang sejarah, melainkan melanjutkan perjuangan. Kedaulatan politik harus berjalan seiring dengan kedaulatan ekonomi. Indonesia harus mampu berdiri di atas kaki sendiri, mengelola kekayaannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dan memastikan setiap kebijakan lahir dari kepentingan nasional," tutup Zulhadi.

Melalui momentum ini, PP SEMMI menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan publik, memperjuangkan kemandirian bangsa, dan berkontribusi aktif dalam mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan berdaulat secara kaaffah.