Oleh: Kholil Umami (Ketua PK PMII Komfuspertum Cabang Ciputat)

Dalam momentum tahun baru yang penuh dengan haru dan syahdu ini, mari sejenak kita mengingat pada sejarah lama, kisah yang belakangan jarang diperbincangkan oleh khalayak umum sebab beranda media sosial kita dipenuhi poster-poster ucapan selamat yang justru menyimpan banyak kekhawatiran, tren pawai obor yang tak menyalakan spirit juang, serta ritual-ritual keagamaan yang acuh dengan kegelisahan rakyat. 

Di balik kemeriahan simbolik tersebut, justru ada pertanyaan yang lebih substantif dan esensial untuk kita renungkan bersama: apakah hijrah benar-benar menjadi inspirasi perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? atau justru kita hanya sibuk dengan perayaan simbolik tanpa keberanian mengubah keadaan?

Jika kita menoleh ke belakang, hijrah yang menjadi fondasi kalender Islam yang kita rayakan hari ini bukanlah peristiwa seremonial. Hijrah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW adalah tindakan revolusioner untuk keluar dari sistem yang zalim menuju tatanan yang lebih adil dan bermartabat. 

Seyogyanya Islam adalah agama yang selalu berdialektika dengan realitas sosial. Maka, tahun baru Hijriah tidak boleh hanya diperingati sebagai seremonial tahunan yang berlalu tanpa makna. Ia harus menjadi momentum perjuangan untuk membangkitkan kembali kepekaan sosial, memperkuat solidaritas, dan meneguhkan keberpihakan kepada mereka yang hidup dalam keterbatasan (kaum mustadh’afin).

Ironisnya, kondisi hari ini, makna hijrah justru semakin dipersempit menjadi urusan ritual keagamaan semata: memperindah tempat ibadah, mereduksi kegelisahan jamaah dengan pasrah, memperbanyak konten religius, atau sekadar menulis resolusi tahunan. 

Sementara pada saat yang bersamaan, kita menyaksikan ketimpangan ekonomi yang semakin lebar, korupsi yang terus berulang, harga kebutuhan pokok yang terus naik angkanya, lapangan kerja yang menyempit, dan ruang demokrasi yang terasa semakin sesak. Bagi sebagian kalangan, keadaan seperti ini bukan sekadar angka dalam laporan statistik ekonomi, melainkan kenyataan hidup yang harus diperjuangkan setiap harinya.

Kita sedang hidup di tengah paradoks besar. Bangsa ini kaya raya, tetapi banyak rakyatnya hidup di bawah garis kemiskinan. Negeri ini dipenuhi jargon kemajuan, tetapi banyak generasi mudanya kehilangan kepastian masa depan. Kita bangga dengan pertumbuhan, tetapi lupa bertanya: bertumbuh untuk siapa?

Jika hijrah hanya dimaknai sebagai perpindahan individu dari buruk menjadi baik, maka kita akan kehilangan separuh pesan sejarahnya. Sebab, hijrah Nabi merupakan perpindahan sosial-politik dari penindasan menuju keadilan, dari dominasi segelintir elit menuju masyarakat yang berdaulat.

Oleh karena itu, refleksi Muharram tahun ini semestinya lebih dalam dari sekadar evaluasi diri. Ia harus menjadi evaluasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pertanyaannya:

“Sudahkah para pejabat berhijrah dari politik transaksional menuju politik pengabdian?

“Sudahkah para pejabat berhijrah dari sifat serakah menuju kepentingan maslahah ‘ammah?”

Sebab, dari tahun ke tahun, dari periode ke periode, dari yang blusukan ke gorong-gorong tetangga hingga ke mancanegara, semua menyikapi persoalan dan keresahan rakyat seakan-akan dinilai hanya kluruk ayam jago di pagi hari semata.

Seharusnya, momentum hijrah adalah ruang merubah cara sikap dan pandang. Dari kekuasaan yang korup menjadi kepemimpinan yang adil. Dari kebijakan yang buta dan tuli menjadi ruang yang mau melihat dan mendengar.

Rakyat tidak menuntut pemimpinnya menjadi manusia sempurna tanpa cela, mereka hanya ingin pemimpinnya tidak kehilangan telinga untuk mendengar, tidak kehilangan mata untuk melihat, dan tidak kehilangan hati untuk mengerti. Sebab di tengah himpitan yang kian berat, yang dirindukan bukanlah pidato yang menggebu-gebu, melainkan kehadiran dan kepedulian yang nyata terhadap apa yang mereka rasakan.