HARIAN NEGERI, Jakarta - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir meminta masukan dari Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat terkait rencana deregulasi 191 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga (Permenpora) yang diterbitkan sejak 2009.

“Tadi salah satu yang saya sampaikan, bahwa kami meminta masukan dari KONI Pusat mengenai deregulasi 191 aturan (Permenpora),” ujar Erick Thohir seusai bertemu Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman di Jakarta, Kamis.

Rencana deregulasi tersebut telah dicanangkan Erick sejak September 2025, tidak lama setelah ia dilantik menggantikan Menpora sebelumnya, Dito Ariotedjo. Langkah itu menjadi bagian dari transformasi dan introspeksi internal Kemenpora. Erick menargetkan jumlah Permenpora dapat dipangkas menjadi di bawah 20 aturan.

Salah satu regulasi yang akan disesuaikan adalah Permenpora Nomor 14 Tahun 2024 tentang Standar Pengelolaan Organisasi Olahraga Lingkup Olahraga Prestasi. Aturan ini menuai kritik dari sejumlah pemangku kepentingan karena dinilai bertentangan dengan Piagam Olimpiade dan Undang-Undang Keolahragaan, serta dianggap berpotensi mengganggu independensi federasi olahraga dan memicu sanksi internasional.

Permasalahan yang disorot antara lain pelarangan pengurus menerima gaji dari pemerintah, pembatasan sumber pendanaan, serta perubahan mekanisme pelantikan pengurus yang sebelumnya dilakukan oleh KONI.

Kunjungan Menpora ke KONI Pusat dilakukan untuk berdiskusi sekaligus mengumpulkan masukan mengenai arah deregulasi tersebut. Erick menegaskan bahwa pembahasan tidak difokuskan pada satu aturan tertentu, tetapi keseluruhan kerangka regulasi.

“Yang pasti tadi saya sampaikan, saya punya komitmen sama seperti pernyataan saya sebelumnya: kami di Kemenpora ini tidak memosisikan diri hanya sebagai pemimpin, tetapi ingin mengayomi,” ujarnya.

Menpora menargetkan proses deregulasi dapat rampung akhir tahun ini, sehingga pada awal 2026 Kemenpora dapat menggelar sosialisasi, diskusi publik, serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk menyepakati arah kebijakan yang akan dijalankan ke depan.